Nomorsatukaltim.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto mengingatkan efisiensi perlu dilakukan untuk mewaspadai inflasi harga pangan.
Rapat kerja Kementerian Perdagangan menghasilkan rumusan hasil pembahasan yaitu efisiensi rantai pasok pangan dalam mendukung pemerataan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya untuk menciptakan efisiensi rantai pasok tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan upaya perkuatan ekosistem perdagangan dalam neger.
“Termasuk pemanfaatan teknologi dengan program prioritas yang meliputi penguatan logistik nasional dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok dan bahan penting,” ujarnya, dikutip pada Jumat (3/3/2023). Antara lain, lanjutnya, dengan integrasi data pasokan antarpulau antardaerah, dan optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan dalam negeri.
Ia menjelaskan upaya yang dilakukan dengan memastikan adanya produksi, kecukupan pasokan, dan kelancaran distribusi barang.
“Dengan rantai pasok yang efisien dapat meningkatkan volume perdagangan dan nilai tambah untuk mendukung pemerataan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan strategi efisiensi rantai pasok pangan dalam mendukung pemerataan pembangunan berkelanjutan dilakukan antara lain melalui Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Daftar Muatan, pembinaan dan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kemudian pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang. Termasuk distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, kontribusi pelaporan data dan informasi berkelanjutan melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan.
“Juga identifikasi dan mendata pelaku usaha barang kebutuhan pokok, pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok sesuai Permendag 22/2021, integrasi sistem pemantauan bahan pangan pokok, kerja sama platform digital, kurasi fasilitator e-commerce,” paparnya.
“Kemudian pendampingan UMKM Go-Digital, pendampingan UMK warung atau toko tradisional,” tambah Suhanto.
Selain itu menerapkan QRIS di toko swalayan, mendorong edukasi dan meningkatkan literasi digital kepada pedagang dan pengelola pasar rakyat.
Sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi informasi sesuai kondisi pasar rakyat, perluasan pemanfaatan SRG, akses pasar untuk SRG, peningkatan sinergitas antar stakeholder SRG.
“Lalu ada pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan kemetrologian, edukasi perlindungan konsumen dan pelaku usaha, dan peningkatan pengawasan rantai pasok pangan,” imbuhnya. (*)
Sumber: Kemendag
