Nomorsatukaltim.com – Anggota Parlemen Balikpapan, M. Taqwa menyoroti buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2023, yang belum diterbitkan Pemerintah Balikpapan.
Taqwa mengatakan, mekanisme penganggaran tata kelola keuangan telah diatur dalam undang-undang, dan perlu dijalankan dengan baik.
“Rancangan APBD bukunya harus diekspos terutama kepada anggota DPRD, karena melekat pada fungsi legislasi, pengawasan, budgeting,” jelas Taqwa, Jumat (10/2/2023).
Ia bilang, seluruh kegiatan pembangunan Balikpapan perlu disampaikan jelas. Terutama transparansi anggarannya ke Parlemen. “DPRD harus pegang buku postur anggaran APBD, apalagi sebentar lagi mau tahun politik, harusnya hal seperti ini tidak terjadi. Harus transparan,” tegas Taqwa.
Menurutnya siapapun yang terlibat di dalamnya, ia mengajak memperbaiki postur anggaran Balikpapan, mekanisme anggaran, dan menjalankannya dengan baik sesuai aturan.
“Seandainya ini dijalankan, proses pembangunan akan baik. Bagaimana mungkin proses pembangunan berjalan baik kalau mekanisme pengganggarannya tidak sebagaimana mestinya,” tanyanya.
“Sekali lagi, ini managerial pemerintahan bukan managerial perusahaan. Kita harus menjalankan mekanisme, salah satunya seperti yang disampaikan teman-teman,” tegasnya.
Usai upacara HUT ke-126 Kota Balikpapan di Lapangan Merdeka, sejumlah anggota Parlemen Balikpapan menghelat pertemuan dengan perwakilan fraksi di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan, pada Jumat. Rapat itu dihadiri Budiono Sastro Prawiro, M Taqwa, Subari, Ali Munsjir, Danang Eko, Fadlianoor, M Najib, Haris, Ardiansyah, Parlindungan Sihotang, Suwanto dan anggota Parlemen lain.
Rapat tersebut juga membahas dokumen atau buku APBD Balikpapan tahun 2023 yang dinilai kurang transparan. Terkait belum diserahkannya buku anggaran oleh TAPD Pemerintah Balikpapan, Taqwa menjelaskan, pihak Parlemen Balikpapan kali ini mereview agar jangan lagi melakukan kesalahan seperti dulu. Banyak kasus-kasus yang terjadi akibat ketidaktahuan bersama.
“Ada mekanisme yang dijalankan dengan tidak baik sehingga terjadi temuan-temuan. Sedangkan teman-teman tidak terlibat,” ujar Taqwa.
Karena itu ia mengingatkan agar pihak eksekutif menjalankan mekanisme sesuai aturan. Sehingga jalannya pembangunan bisa dikontrol dan dikawal Parlemen. “Bukan hanya legislatif, tapi masyarakat juga berhak mengawal jalannya pemerintahan ini, khususnya di sektor pembangunan,” ujarnya.
Taqwa mengingatkan untuk langkah selanjutnya, siapapun stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik Pemerintah Balikpapan dan Parlemen agar sama-sama menjalankan mekanisme sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.
“Ya, ini potensi untuk membahayakan kita semua. Endingnya apa, ini merugikan masyarakat Balikpapan ketika misalnya fungsi pengawasan tidak terjadi. Ada anggaran yang ditentukan di beberapa OPD, kemudian teman-teman DPRD tidak tahu. Karena memang ketidaktahuan teman-teman,” ujarnya. Untuk itu ia mengingatkan agar proses transparansi harus ditegakan. (*/ Adv)
Reporter: Muhammad Taufik
