Paser, Nomorsatukaltim.com – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Kabupaten Paser fokus pada pemerataan pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di Bumi Daya Taka.
Ditemukan sejumlah isu pokok yang bersumber dari permasalahan belum meratanya pembangunan di wilayah selatan Kaltim itu. Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan tema pembangunan 2024. Yakni pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Kepala daerah berlatar belakang dokter itu menyebut berdasarkan tema pada 2024, dirumuskan 5 prioritas pembangunan. Yaitu, pemerataan konektivitas untuk mendukung pengurangan kesenjangan antarwilayah.
“Selanjutnya pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaraka,” kata Fahmi Fadli saat rapat RKPD di Pendopo Bupati, Selasa (24/1/2023)
Prioritas lainnya, penguatan perekonomian melalui pengembangan dunia usaha, pertanian, industri, pariwisata dan jasa. Lanjut Fahmi, kemudian ada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air.
“Serta pengembangan kualitas birokrasi dan kondusivitas daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas,” sebutnya.
Katanya, dalam mewujudkan kelima prioritas pembangunan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Antara lain, pemerataan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
“Serta mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Melalui baik berupa infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informatika dan komunikasi,” ucap Fahmi.
Lanjutnya, saat ini Kabupaten Paser sedang mengalami fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif. Peranan penduduk usia produktif dikatakannya harus mampu dimaksimalkan.
Ia juga menyebut sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, diperlukan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui hilirisasi industri berbasis pengolahan komoditas, pertanian dan perikanan, pengembangan kewirausahaan, UMKM, kepariwisataan dan jasa produktif lainnya.
Selain itu, penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalitas ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, transformasi pelayanan publik berbasis elektronik, serta penguatan pengawasan dan penguatan pelayanan terpadu.
“Kelima, pada 2024 negara akan melaksanakan perhelatan politik. Mari jaga daerah kita tetap dalam situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif,” tandas Fahmi. (*)
Reporter: Achmad Syamsir Awal
