Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Jakarta, DiswayKaltim.com – Tersebar surat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). Isinya tersirat arahan kepada Ketua Umum, Airlangga Hartarto untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 2019 nanti.
Surat bertanggal 25 Juni 2019 itu memandang Munas merupakan hal penting untuk mengembalikan jati diri partai berlambang pohon beringin yang mandiri, demokratis, terbuka dan solid. Hal ini penting untuk persiapan 2024 mendatang.
Menurut isi surat dari pria yang kerap disapa Ical itu penting ada evaluasi bagi Partai Golkar dalam Munas. Ical menilai hasil kinerja DPP Partai Golkar saat pileg 2019 kurang baik.
Dia meminta pengurus Partai Golkar segera melakukan rapat pleno persiapan Munas 2019. “Wanbin Partai Golkar menyarankan kepada DPP Partai Golkar agar segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional, red) dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pascapemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019 yang akan datang,” tulis surat yang bertanda tangan Ical dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Hafiz Zawawi tersebut.
“Munas 2019 hendaknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan Partai Golkar 2024,” tulisnya lagi.
Dikonfirmasi, Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Mundzir membenarkan bila pihaknya telah menerima surat arahan dari Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar, Ical. Surat resmi tersebut telah diterima sejak Kamis (27/6/2019) lalu. “Sudah resmi kami terima, sejak Kamis lalu, tanggal 27 Juni,” tukasnya, di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Namun, ia menepis jika salah satu poin dalam surat arahan dari Wanbin Partai Golkar itu adalah meminta adanya evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Menurut Ibnu, itu hanya meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti biasa, contohnya pilpres dan pileg 2019.
“Bukan, itu hanya evaluasi yang memberikan gambaran saja bagaimana program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Kan ada pilpres dan pileg 2019 kemarin, apa kurang-lebihnya, apa positif-negatifnya, kan harus ada evaluasi,” kata Ibnu. “Bukan evaluasi kepemimpinan Pak Airlangga,” tambahnya dengan tegas. (aen/indopos/eny)
