Nomorsatukaltim.com – Pola Pangan Harapan Balikpapan atau Desireanle Dietay Pattern, berada di angka 85,2. Skor PPH ini turun dibanding dua tahun lalu, yang sempat melebihi rerata nasional. Skor ini berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, yang dirilis Badan Pengelolaan Statistik, dan dikelola bersama Kementerian Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional.
PPH adalah susunan keragaman pangan berdasarkan kontribusi energi dari kelompok pangan. Yang sesuai kontribusi energi kelompok pangan utama tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan.
Kepala Bidang Pangan dan Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan, Dharmawaty menyebutkan indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan skor PPH yang dipengaruhi keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan.
Ia juga memaparkan angka PPH di Balikpapan turun dari dibanding beberapa tahun lalu. Dijelaskannya, pada tahun 2019, angka PPH Balikpapan sempat mencapai 92, sedangkan skala nasional di angka 90, artinya Balikpapan pernah di atas rerata angka PPH nasional.
“Ragam indikator kualitas PPH salah satunya dipengaruhi keseimbangan konsumsi antar kelompok. Balikpapan pernah di atas rerata angka PPH nyaitu 92, sedangkan skala nasional 90,” paparnya, Sabtu (21/1/2023).
Namun pada tahun 2022 skor PPH Balikpapan menurun. Ini terjadi karena gencarnya alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi setelah dicanangkan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sebagai kota penyangga, Balikpapan terkena imbas dari rencana pembangunan IKN. Sehingga lahan yang seharusnya difungsikan untuk pertanian pangan, namun dialihkan untuk pembangunan.
โUntuk mendongkrak kembali PPH masyarakat Balikpapan, kami coba melalui inovasi pertanian dalam kota dengan mengandalkan jenis tanaman hortikultura. Harapannya adanya komposisi yang seimbang, antara kalori dengan protein nabati juga hewani, dan beberapa karbohidrat non berat seperti kacang kacangan dan serat,โ jelasnya.
Total lahan pertanian Balikpapan hanya mencakup 15 persen dari total lahan di kota ini. Luasan tersebut akan semakin berkurang, jika alih fungsi lahan pertanian tak segera dihentikan.
“Seiring waktu, terdapat proyek tol yang membebaskan lahan menjadi alih fungsi dan itu kami kehilangan lumayan banyak lahan peratnian, puluhan hektare lagi. Jalur tol tesebut kalau tidak salah akses ke Pulau Balang atau IKN, dan di target 2024 harus sudah ada,” keluhnya.
Untuk itu pihak DP3 Balikpapan, lanjut Dharmawaty, juga mendorong penggenjotan produksi pertanian perkotaan. Hal ini untuk mendukung total produksi hasil pangan yang hanya mencapai 25 persen dari kebutuhan warga Balikpapan. (*)
Reporter: Muhammad Taufik
