Nomorsatukaltim.com – Sekretariat Kabinet aka Setkab, melalui Kedeputian Bidang Perekonomian kembali menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun membahas upaya peningkatan daya saing komoditas perkebunan unggulan.
Diskusi bertajuk, Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Perkebunan pada Komoditas Perkebunan Strategis: Seri II, dihelat secara daring, belum lama ini.
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi Ida Dwi Nilasari menyampaikan, diskusi membahas pandangan dan kebutuhan dunia usaha terhadap strategi peningkatan daya saing produk ekspor komoditas perkebunan strategis.
Ia mengatakan DKT series dilakukan dalam kapasitas Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari penyelenggaraan manajemen kabinet, terutama fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
“Dalam hal ini khususnya sektor kebun berorientasi ekspor yang coba ditelisik secara holistik,” papar Ida, yang mewakili Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit.
Ida memaparkan, hingga saat ini masih ada pelbagai tantangan yang harus dituntaskan.
Salah satunya upaya meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, hingga pelaku usaha perkebunan dari hulu ke hilir.
Ida mengungkap, PDB sektor perkebunan tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 1,64 persen dibanding tahun sebelumnya.
Capaian itu masih jauh dari target pertumbuhan di RPJMN yang sebesar 5 persen pada tahun 2021-2024.
“Untuk itu Presiden memberikan arahan yang pada intinya menginginkan untuk mendorong peningkatan daya saing produk ekspor perkebunan dan pembangunan pertanian nasional,” tuturnya.
Ida menyampaikan, pada DKT seri pertama awal Februari lalu telah diidentifikasi pelbagai masalah dari hulu ke hilir terkait peningkatan daya saing produk ekspor perkebunan pada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, dan tembakau.
Permasalahan tersebut, menurut catatan Setkab antara lain, produktivitas rendah dan tidak stabil, kualitas yang kurang dapat memenuhi standar pasar, perlunya alternatif sumber pembiayaan, kekurangan bahan baku dan bahan penolong, daya saing rendah terhadap produk kompetitor, hingga teknologi yang belum optimal.
“Penerapan teknologi industri dan cold-chain belum optimal, isu keamanan pangan karena penerapan GMP, HACCP, serta standar produksi dan end-product yang belum optimal terutama dihadapkan pada ketentuan negara tujuan ekspor,” imbuhnya.
Ida berharap para narasumber pada DKT seri ke-2 ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam serta rekomendasi kebijakan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing komoditas perkebunan unggulan.
“DKT ditujukan untuk penajaman dan penguatan identifikasi masalah-masalah perkebunan strategis selain sawit, pandangan terhadap strategi kebijakan existing peningkatan daya saing perkebunan strategis, serta usulan rekomendasi kebijakan,” ujarnya.
Ida juga berharap para peserta diskusi yang berasal dari pelbagai kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan dapat berperan aktif agar secara inklusif memperkaya dan menguatkan rekomendasi kebijakan yang akan disusun.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif peserta DKT untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan sektor perkebunan dalam menjawab dan menuntaskan masalah-masalah sektor perkebunan yang beririsan dengan kebijakan lintas sektor, baik itu pertanian, perdagangan, perindustrian, keuangan negara, dan investasi, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Ida.
Hadir sebagai narasumber diskusi, Ketua Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah; Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Sahara; serta Dosen Pengajar Profesional di Universitas Terbuka, Erlambang Budi Darmanto.
Adapun peserta diskusi berasal dari perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Keuangan. (*)
Sumber: Setkab
