PPU, nomorsatukaltim.com – Rasanya memang tanpa pikir panjang. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) langsung bergerak menyiapkan bantuan untuk para korban bencana alam di dua daerah di Indonesia.
Daerah termuda kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) ini tak ragu untuk menggelontorkan bantuan dana. Sekira Rp 5 Miliar yang dikeluarkan. Untuk korban gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) dan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Senin, (18/1/2021) menyampaikan, dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2021. Asalnya dari spare anggaran yang ada di sana tak terduga milik pemkab.
Ia menuturkan hal itu sudah sesuai dengan hitungan-hitungan semua sektor untuk membahasnya. “Aman saja. Kita tidak bakal kekurangan anggaran. Anggaran kita juga makin tahun makin bertambah kan,” jawabnya. Saat ditanya soal pengaruh dari pemberian bantuan itu dengan kebutuhan anggaran pembangunan di PPU.
Senada, Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin menyebutkan hal itu tak akan menjadi masalah. Terlebih, ia sangat mengapresiasi pemerintah. Yang ringan memberikan bantuan untuk korban terdampak.
“Itu memang harapan kami. Kalau saya pribadi, memang pakai APBD. Tapi kalau untuk kemanusiaan, kenapa tidak. Tidak ada masalah. Saya rasa teman-teman di DPRD, temrasuu unsur pimpinan, pasti setuju,” jelasnya, Selasa, (19/1/2021).
Menurutnya, yang paling penting itu rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Biar bagaimanapun, seluruh masyarakat di Indonesia ini bersaudara. Dan mereka sedang menerima musibah.
Satu sisi, ia menyadari hal itu bisa saja berdampak pada anggaran pembangunan. Lebih-lebih, tak sedikit sejak tahun lalu anggaran daerah terserap untuk penanganan COVID-19. Kan pandemi.
Tapi lagi-lagi, soal kemanusiaan ini tak boleh dikesampingkan.
“Kalau pembangunan, infrastruktur, itu memang perlu banyak biaya. Tapi itu masih bisa dilanjutkan. Tidak kelar hari ini, besok tahun depan kita lanjutkan. Tapi kalau musibah, harus spontan kita bantu. Tidak mungkin bencananya sekarang, kita bantunya tahun depan,” beber Anggota Fraksi Demokrat ini.
Lagipula, sambungnya, bupati sudah menjelaskan. Bahwa anggaran yang digunakan itu dana tanggap darurat. Jadi aman saja. Dana itu idealnya memang selalu ada. Dan dipersiapkan kalau ada musibah.
“Sebagai anggota DPRD, saya sangat setuju. Apalagi kalau menggunakan dana itu. Kalau juga bukan dari dana itu, saya juga akan setuju, untuk adanya pergeseran anggaran. Karena ini masalah kemanusiaan,” pungkasnya. (rsy)
