Nomorsatukaltim.com – Sebanyak 851 pelaku usaha UMKM pertanian atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten PPU, Kaltim mendapat guyuran dana Kredit Usaha Rakyat. Total nilai KUR sebesar Rp 39,6 miliar.
Para petani yang mendapat KUR dari perbankan, dinilai berhasil menjalankan usahanya dengan baik.
“Mereka yang mendapat KUR, UMKM di seluruh subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pertanian terpadu,” ujar Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Arief Murdyatno, dikutip dari Antara, Rabu (25/1/2023).
Keberadaan KUR dinilai sangat membantu petani di PPU dalam mengembangkan usaha, terutama dalam hal permodalan.
Sebab, lanjutnya, selama ini pelaku UMKM sering terhambat mengembangkan usaha akibat kapital yang tipis.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, salah satu strategi pemberdayaan petani dengan fasilitasi permodalan dan pembiayaan.
Sehingga program KUR ini dapat disosialisasikan ke petani agar usaha budi daya berkembang.
KUR dengan total sebesar Rp39,6 miliar setelah diterima pada 2022. Sehingga saat ini para pelaku UMKM itu telah menjalankan usahanya, yang diharapkan ke depan terus berkembang.
Untuk penguatan kelembagaan petani, terutama paska panen dan pemasaran produk. Untuk itu, sambung Arief, pihaknya terus melakukan penguatan dengan kerja sama lintas sektor seperti dengan Bank Indonesia.
Kerjasama lain, menggandeng Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Bulog serta distributor besar.
Yakni untuk kelancaran pemasaran produk serta untuk mendekatkan petani dengan pemasok dan penjamin pasar.
Ia merinci kerja sama tersebut, seperti Dinas KUKM Perindag adalah dalam kaitan pemasaran produk pertanian, kerja sama dengan Dinas PUPR terkait infrastruktur pertanian.
Selanjutnya dengan perangkat daerah lain melalui koordinasi dengan Bapelitbang dan Asisten II Setkab PPU.
Kolaborasi juga dilakukan dengan perangkat daerah di Propvinsi Kaltim, kementerian terkait, lembaga penelitian, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, swasta.
“Bahkan kerja sama dengan pemerintah desa maupun kelurahan,” ujarnya.
Pihaknya juga berupaya meningkatkan kinerja Dinas Pertanian PPU melalui kolaborasi antar-sektor dan pemberdayaan petani, peningkatan produksi, kualitas serta daya saing produk. (*/Ant)
