Paser, Nomorsatukaltim.com – Rapat koordinasi daerah (Rakorda) bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian se-Kaltim 2023 dipusatkan di Kabupaten Paser. Mengangkat tema sinergitas transformasi digital untuk mendukung implementasi e-goverment.
Bupati Paser Fahmi Fadli mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan rapat itu untuk penyelarasan pelaksanaan program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur hingga tingkat kabupaten/kota.
“Sehingga dapat diperoleh hasil kinerja yang berkualitas dan akuntabel,” kata Fahmi, di Hotel Kyriad Sadurengas, Senin (13/3/2023).
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi data, sistem dan transaksi elektronik.
“Namun dari perkembangan teknologi tersebut, kita juga tidak bisa mengingkari atas munculnya hal-hal baru yang bersifat negatif, utamanya upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membobol sistem informasi milik organisasi maupun individu,” jelasnya.
Lanjut Fahmi, serangan siber mengakibatkan kehidupan masyarakat akan terganggu. Kemajuan teknologi yang tanpa aturan juga memungkinkan informasi penyesatan dan adu domba atau yang biasa disebut sebagai hoaks.
Hal ini menegaskan bahwa pengamanan menjadi hal yang wajib, berupa kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknik yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, penggantian, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi.
Dalam kesempatan itu disampaikan pula Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018. Antara lain penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
“Dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan prinsip kesinambungan, efektifitas, keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan,” terang bupati berlatar belakang dokter itu.
Dalam rangka mendukung implementasi SPBE berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan sarana dan sistem informasi yang memadai dan aman sesuai standar. Dalam menjaga sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya, tentu diperlukan kecakapan serta integritas yang baik.
“Karena secanggih apapun teknologi, jika
tidak diimbangi dengan kecakapan dan integritas yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini dapat menyinkronkan sasaran program kegiatan baik pusat maupun daerah demi perkembangan, kemajuan dan meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi serta teknologi informasi.
“Sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang pengamanan informasi dan kebijakan strategis di segala bidang demi suksesnya pembangunan khususnya di Kalimantan Timur,” pesannya.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal lebih pada menuturkan indeks keterbukaan informasi publik pada 2022 lalu peringkat 8 nasional.
Prestasi lainnya indeks literasi digital peringkat 2 nasional dalam dua tahun terakhir. Kemudian indeks masyarakat digital peringkat 4 nasional. Peringkat kita bagus dan kita bangga.
Tak kalah membanggakan lainnya, yakni indeks kebebasan pers di Kaltim berada diperingkat 1 nasional pada 2022, sementara pada 2021 lalu menduduki posisi ketiga.
“Membanggakan sekali indeks kebebasan pers.
Wartawan sudah cukup baik dan cukup bagus, kompetensi sudah bagus dan hubungan dengan Diskominfo sudah cukup bagus,” ungkap Faisal.
Tak hanya sekadar menggelar rapat koordinasi di Bumi Daya Taka, Faisal juga mengajak para peserta dari Kabupaten/kota di Kaltim untuk melihat Diskominfostaper Kabupaten Paser. Karena tak menutup kemungkinan dapat tiru dalam arti positif bagi Diskominfo lainnya.
Diinformasikan pengembangan teknologi ini sesuai visi misi Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera). Yakni demi terselenggaranya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik. (adv)
Reporter: Achmad Syamsir Awal
