Balikpapan, DiswayKaltim.com – Ada beberapa proyeksi dampak ekonomi terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.
Ini disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Hotel Novotel, Balikpapan, Selasa (20/8/2019).
“Pembangunan ibu kota ini akan meningkatkan GDP (Gross Domestic Product), tambahannya 0,1 persen sampai 0,2 persen. Ini target yang masih sangat normatif,” katanya saat pemaparan di hadapan seluruh kepala daerah se-Kalimantan, pada acara Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dampak berikutnya, lanjut Bambang, adanya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Yaitu terjadinya kenaikan price of capital sebesar 0,23 persen dan kenaikan price of labour 1,37 persen.
Selain itu, investigasi pada pemindahan ibu kota baru nantinya akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional.
“Menciptakan multiplier effect yang besar. Baik output multiplier maupun employment multiplier,โ sambungnya.
Pemindahan ekonomi ke Kalimantan juga akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah. Ini dikarenakan pemindahan ibu kota akan mendorong perdagangan antar wilayah, terutama antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa.
Pemindahan ibu kota juga mendorong investasi di wilayah ibu kota negara baru dan daerah sekitarnya.
“Tentu akan banyak proyek di Kalimantan. Saya yakin yang diuntungkan juga daerah di luar Kalimantan. Yaitu Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena yang menyuplai kayu, bahan untuk konstruksi adalah Sulteng. Dan Kalimantan akan bergantung pada Sulteng,” katanya.
Dampak lain, adalah menggeliatnya proyek sektor jasa. Sehingga, roda perekonomian Kalimantan dapat bertumpu pada sektor jasa.
“Jadi tidak lagi bergantung pada SDA (Sumber Daya Alam) atau yang berbasis pada SDA,” tuturnya.
Seperti diketahui, IKN akan dipindahkan ke Kalimantan. Untuk lokasi pasti, belum diketahui di provinsi mana jadinya.
Ditegaskan Bambang, pemindahan ibu kota bukanlah sebuah kontes. Di mana, setiap provinsi harus berlomba-lomba agar daerahnya dipilih. Yang terpenting, katanya, adalah bagaimana seluruh kepala daerah se-Kalimantan saling mendukung.
“Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Ini adalah political will dari pemerintah pusat bahwa pusat pemerintah akan ada di Kalimantan,” katanya. (sah/dah)
