Program penanggulangan banjir Balikpapan, lewat proyek multiyears Daerah Aliran Sungai aka DAS Ampal, masih berjalan. Proyek ambisius yang jadi andalan Wali Kota Rahmad Mas’ud, kian dikebut.
Tapi, apa lacur?
Hanya tersisa empat bulan, progresnya tak sampai 50 persen. Nyaris saban hari, ada saja yang mengeluhkan proyek kontroversial ini. Terutama pada hasil garapan dan kinerja kontraktornya, PT Fahreza Duta Perkasa.
Merunut ke belakang, pagu proyek ini senilai Rp 141 miliar lebih. Dalam proses lelang, PT Fahreza Duta Perkasa berhasil menjadi pemenangnya. Mengalahkan dua perusahaan raksasa BUMN. Fahreza mematok harga Rp 136 miliaran. Selisihnya sedikit sekali.
Dari awal proses tender ini, sudah banyak yang mencium bau-bau tak sedap. Bau anyir dugaan KKN, loba lobi permainan belakang, menjadi rumor harian di awal tender berjalan.
Kini, sudah berbulan-bulan proyek berjalan, carut marut program andalan Wali Kota Balikpapan ini, kian muncul ke permukaan. Dari progres yang tak sesuai target, dampak proyek yang merusak jalan pemukiman, sampai merugikan begitu banyak warga kota.
Alhasil, kontraktornya alias PT Fahreza dipolisikan. Perusahaan yang mengalahkan dua BUMN itu dilaporkan ke Polda Kaltim. Bahkan perusahaan ini juga dilaporkan ke KPK. Tapi seakan bergeming, sang kontraktor santai saja. Ibarat tak terjadi apa-apa.
Direktur utamanya, Cahyadi, justru melempar batu kesalahan pada Pemerintah Balikpapan dan dinas terkait. Keterlambatan proyek, kata Cahyadi, karena hambatan utilitas. Kordinasi buruk antar instansi di kota ini.
Dituding jadi biang kerok penyebab keterlambatan, pihak Dinas PU uring-uringan. Semua itu harus menjadi tanggung jawab kontraktor. Bukan lagi dinas. Lempar kesalahan antara kontraktor dan dinas, jadi irama baru.
Tak ada solusi yang diberikan. Padahal waktu terus berjalan, tersisa empat bulan. Yang terjadi, justru kian muncul keluhan demi keluhan dari warga dan pengusaha yang dirugikan.
Kawasan MT Haryono, yang awalnya mulus, rapi, aman, kini jadi berantakan. Berdebu, kecuraman jalan kian membahayakan, sedikit hujan air malah cepat tergenang. Amburadul. Benar-benar ambyar.
Warga Balikpapan sudah ekstra sabar. Dari penutupan jalan yang lama, kerusakan jalan lingkungan, sampai debu dan medan yang kian membahayakan. Tapi yang diperoleh warga justru saling lempar kesalahan.
Teranyar, Yoda Karya sebagai Konsultan Pengawas proyek DAS Ampal ini, justru ikut blingsatan dengan ulah kontraktor. Tanpa tedeng aling-aling, mengungkap pada media, jika PT Fahreza bekerja seperti mafia.
Hal itu diungkapkan langsung Tenaga Ahli MK Yoda Karya, Siti Fatimah, pada media ini.
Ia menumpahkan kekesalannya pada PT Fahreza. Kontraktor DAS Ampal dinilai bandel. Tak mau mendengarkan saran konsultan dan dinas PU. Bekerja semaunya. Tak heran, ia menganalogikannya seperti mafia.
Siti, orang baru di pengawasan proyek ini. Orang ketiga. Dua orang sebelumnya sudah lempar handuk. Tak kuat dengan ulah PT Fahreza. Siti sampai menyebut kekesalannya sudah membuncah.
Menurutnya PT Fahreza membongkar sejumlah titik tanpa kordinasi. Sedangkan arahan dari konsultan dan dinas PU, diabaikan. Siti juga mengilustrasikan, jika diukur level darah tingginya menghadapi kontraktor ini, dari level 1-10, gradenya ada di level 9.
“Darah tinggi terus menghadapi PT Fahreza,” ungkap Siti. Yang lebih konyol, perusahaan ini tetap santai. Bahkan melobi Wali Kota Rahmad Mas’ud untuk meminta waktu lagi. Mau tak mau karena titah penguasa, MK tak bisa berbuat apa-apa.
Padahal, sejak Desember 2022, Parlemen Balikpapan telah merekomendasikan pemutusan kontrak. Tapi Pemerintah Balikpapan bergeming.
Ini adalah sejarah baru di kota Balikpapan. Rekomendasi Parlemen diabaikan. Kontraktor yang telah dilaporkan ke Polda Kaltim bahkan KPK, tetap dipertahankan. Keluhan demi keluhan warga dan pengusaha dibiarkan.
Ini gak bahaya ta?
Jangan-jangan cepat atau lambat, bukannya jadi program andalan, tapi proyek DAS Ampal malah akan jadi petaka. Siapa yang tahu?
Semisal petaka yang bisa menyeret kontraktor dan pihak terkait ke ranah hukum. Bukan hal mustahil, sebab dari awal sudah penuh kejanggalan. Bagaimana mungkin dua perusahaan BUMN bisa dikalahkan.
Berikutnya, di tengah jalan, proyek masih berjalan, kepala dinas PU malah diganti. Saat kontraktor sudah dapat SP3, Parlemen merekomendasikan putus kontrak, jalan lingkungan dirusak, warga diingkari.
Tapi dari semua carut marut itu, Pemerintah Balikpapan masih tetap mempertahankan. Seakan lebih takut dituntut kontraktor yang sudah merugikan warga. Dibanding takut pada kemungkinan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Petaka lainnya, bukan saja kemungkinan melebar ke ranah hukum. Tapi pada hancurnya kepercayaan masyarakat Balikpapan terhadap Wali Kota. Terlebih, gaung: cukup satu periode kian menggema dimana-mana.
Apa iya, di 2024 nanti masyarakat Balikpapan bisa ditekuk cuan? Duh, jangan remehkan kepercayaan warga. Kepercayaan itu tak bisa dinilai dengan harta. Yakinlah.
Sebagai penutup, kita kutip syair dari pengamen jalanan: Ooo Mbak-mbak berjilbab cokelat. Ayo kita bershalawat. Semoga mendapat syafaat, dari Rasul Nabi Muhammad.
Shalaallahu alaa Muhammad.
