Kukar, nomorsatukaltim.com – Meskipun dibicarakan dan diwacanakan sejak tahun lalu, terkait rencana peningkatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Namun Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan hal itu jika masih dalam berproses. Belum ada titik kejelasan.
Tentu dengan adanya peningkatan status tersebut, nantinya Kukar memiliki wewenang lebih jika sudah berstatus BNNK. Yakni memiliki kewenangan melakukan penindakan kepada para pengedar demi menyelamatkan generasi muda di Kukar.
Selain itu, Daman sapaan akrabnya menyebut keinginan BNK yang ingin memanfaatkan lahan eks RSUD AM Parikesit Kukar, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tenggarong pun demikian. Masih terus dibahas bersama. Dengan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ditengah keseriusan dan keinginan memanfaatkan lahan yang saat ini terbengkalai. Daman sebut terkendala proses administrasi. Terutama berhubungan dengan proses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana.
“Mungkin ini terus berproses, bagaimana pemanfaatan eks rumah sakit memang untuk pemanfaatan BNK,” ungkap Daman pada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com.
Tapi meyakinkan jika pembicaraan sudah ada. Antara BNNP Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim. Dan sudah ada respon positif. Tinggal membagi tugas dan porsi bersama Pemkab Kukar.
BENTUK DESA BERSINAR
Sementara itu, saat ini Kukar punya misi penting. Kukar saat ini sedang mempersiapkan Desa Bersinar. Yakni program penanganan narkoba berbasis masyarakat. Untuk diawal, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang jadi percontohan.
Ini mirip-mirip seperti penanganan penularan COVID-19 yang dilakukan Kukar baru-baru. Yang dikenal dengan PPKM Mikro. Dengan melibatkan unsur pemerintahan tingkat bawah. Mulai dari Rukun Tetangga (RT), secara berjenjang ke tingkat pemerintahan desa (pemdes).
“Saya optimis bisa berhasil dan berjalan dengan baik,” pungkas Daman. (mrf/zul)
