Kubar, Nomorsatukaltim.com – Penanganan pasien terkonfirmasi positif yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah, dinilai kurang diperhatikan. Anggota DPRD Kubar menyebut, banyak warga yang tidak mendapat bantuan bahan pokok saat menjalani isoman.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai berspekulasi, kasus positif terus bertambah karena masyarakat terpaksa keluar mencari kebutuhan hidup.
“Mereka tidak bisa menerima bantuan sosial (Bansos) sembako karena belum ada hasil PCR (polymerase chain reaction)-nya. Sekarang rata-rata 10 hari baru keluar hasilnya. Jadi 10 hari suruh jangan makan jangan minum kamu kurung aja dalam kamar, kan kalau kita terjemahkan ya seperti itu,” ujar Ridwai.
Hal ini diutarakannya saat rapat kerja dengan tim Satgas COVID-19 Kubar di Ruang Rapat Komisi Gedung Dewan, Rabu (4/8/2021). Ridwai mengutarakan, ada dua kategori warga yang menjalani isoman. Pertama orang yang sudah tahu hasilnya positif. Kedua warga yang masih menunggu hasil tes atau memiliki kontak erat dengan pasien positif sehingga diharuskan isoman.
Mereka harusnya sama-sama mendapat bansos. Namun kenyataannya hanya pasien positif yang diberi bantuan. Itupun laporan warga banyak tidak dapat.
Pengawasan secara ketat, menurut politisi PDI Perjuangan ini harus dilakukan. Sebab, menurut penelusurannya di lapangan, perhatian terhadap mereka yang dinyatakan terpapar ini kurang oleh pemerintah.
“Orang isoman itu ada yang tidak tahu mereka itu sakit atau tida,k karena ada yang batuk-batuk ada meriang, jadi mereka yang sadar itu ya isolasi. Makanya saya bilang kalau kita tidak cepat, mati semua kita. Jadi tolonglah kita cari jalan keluarnya,” tukas Ridwai
Menanggapi pernyataan keras ketua dewan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kubar, dr Ritawati Sinaga membantah pihaknya dianggap kurang pro aktif menangani pasien isoman. Sebab, seluruh data pasien isoman sudah diserahkan ke puskesmas terkait.
Ia menyangkal, tidak semua orang bisa memegang data pasien corona dengan alasan melindungi privasi pasien. Alasan lainnya, ada pihak yang memboncengi data pasien untuk kepentingan pribadi bahkan terindikasi memanipulasi permohonan bantuan alias penipuan.
“Kalau untuk data yang terkonfirmasi, rekapitulasinya kami sudah bersurat ke Dinas Sosial bahkan kami datang bawa. Tapi tolong dijaga segala identitas dari yang terkonfirmasi positif. Karena sekarang ini banyak penipuan,” ucap Rita.
“Sedangkan kami dari Dinas Kesehatan aja mau dapat bantuan oksigen minta KTP pasien-pasien yang terkonfirmasi, kami tidak kasih karena itu penipuan. Jadi kita hati-hati, makanya bagi yang mau dibantu penginnya gitu, tapi saya bilang sama kepala gudangnya jangan dikasih, ada hampir-hampir itu (disalahgunakan),” beber Rita. (luk/zul)
