Balikpapan, DiswayKaltim.com – Berdasarkan evaluasi Gubernur Kaltim terhadap pelaksanaan APBD Balikpapan tahun anggaran 2018, ada beberapa catatan yang disampaikan dan perlu diperhatikan Pemkot Balikpapan. Salah satunya, perlunya meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Dari evaluasi gubernur, terdapat beberapa catatan. Pertama, atas realisasi pendapatan daerah diminta agar tahun-tahun mendatang untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan khusus daerah,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh membacakan catatan evaluasi gubernur terhadap draf laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Balikpapan 2018 pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (29/7).
Selain itu, ada beberapa catatan lain dari evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemkot Balikpapan. Yaitu tak akuratnya Pemkot Balikpapan dalam menyusun perencanaan belanja.
“Tidak optimalnya realisasi anggaran belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red), menunjukkan belum akuratnya dalam menyusun perencanaan belanja dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan APBD,” kata Abdulloh.
Terkait tak optimalnya realisasi belanja daerah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menanggapi. Ia mengakui ada beberapa kegiatan belanja yang tak maksimal. Seperti dalam hal pembebasan lahan.
“Ada beberapa kegiatan yang belum maksimal. Umumnya kan dalam hal pembebeasan lahan,” katanya usai rapat paripurna DPRD Balikpapan tersebut.
Untuk diketahui, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2018 oleh Pemkot Balikpapan dituangkan menjadi rancangan peraturan daerah (raperda).
Pada hari ini, Senin (29/7/2019), rancangan tersebut disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna DPRD Balikpapan, setelah dievaluasi oleh gubernur. (sah/eny)
