Kukar, nomorsatukaltim.com – Pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) secara online atau daring, mulai diminati masyarakat. Terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, hingga masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat ibukota Kukar, Tenggarong.
Sejak diberlakukan April 2020 silam, semakin hari permohonan pelayanan secara daring semakin banyak. Masyarakat mulai meninggalkan pelayanan secara tatap muka. Begitulah klaim yang disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Irianto.
“Dilihat dari tren kenaikan pelayanan (daring), setiap harinya makin banyak menggunakannya,” ujar Irianto pada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com belum lama ini.
Berdasarkan data yang disajikan Irianto, semula Disdukcapil Kukar hanya menerima permohonan pelayanan adminduk sebanyak 500 permohonan perhari. Namun sejak ada pelayanan secara daring, pelayanan yang masuk mencapai seribu lebih permohonan layanan.
Masyarakat yang datang pun hanya sebatas permohonan pelayanan adminduk yang bersifat fisik berupa kartu. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya. Itupun terhitung sangat sedikit, dibandingkan sebelum ada pelayanan secara daring.
Sedangkan seperti pelayana akte kelahiran, akte kematian, hingga kartu keluarga (KK), lebih diarahkan untuk melakukan proses pengurusan secara daring.
“Yang bisa di-online kan ya di-online kan, awal masih sulit karena biasa tatap muka,” lanjutnya lagi.
Upaya edukasi terus disosialisasikan. Lebih mengarah kepada sedikit “memaksa” masyarakat untuk melek IT. Dibuktikan dengan semakin mudahnya pelayanan yang diterima masyarakat.
Berbicara keunggulan. Tentu menghemat waktu menjadi efisien, serta memangkas jarak tempat-tempat yang jauh dari Tenggarong. Hanya perlu gawai pintar dan kuota internet. Permohonan pelayanan bisa dilakukan dari rumah.
“Diproses selesai hari itu juga dan dikirim via chat atau email, dan dicetak sendiri, dan bisa disimpan file nya,” jelas Irianto.
Selain terkendala masih ada masyarakat yang belum melek teknologi. Blankspot juga jadi kendala utama pelayanan daring. Solusinya, Disdukcapil Kukar pun meminta seluruh desa yang blankspot, bisa meningkatkan fasilitas jaringan internet di kantor desa. Seperti yang dilakukan Desa Jembayan Dalam.
“Sebagian besar sudah ada desa yang memfasilitasi (jaringan internet). Nantinya pelayanan adminduk hanya sebatas desa saja, gak perlu hingga ke Disdukcapil,” pungkas Irianto. (mrf/zul)
