Jakarta, DiswayKaltim.com – Kursi ketua MPR RI tidak hanya menjadi rebutan partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma’ruf. Partai Gerindra sebagai pionir pengusung Prabowo-Sandiaga ternyata ikutan latah mengincar posisi tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi tak harus dimulai dari presiden terpilih Jokowi dan mantan calon presiden Prabowo. Menurut dia, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen, terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR 2019-2024 dengan sistem paket.
“Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi ketua MPR. Posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (Berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, red) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket,” kata Sodik dalam keterangan tertulis kepada INDOPOS, Jumat (19/7/2019).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, semangat rekonsiliasi juga harus diikuti oleh para pimpinan partai politik yang ada di parlemen, terutama dalam menetapkan ketua MPR. Sodik mengusulkan, komposisi pimpinan MPR dan DPR periode 2019-2024 adalah Gerindra sebagai ketua MPR dan PDIP sebagai ketua DPR.
“Terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra ketua MPR, PDIP ketua DPR dan Jokowi sebagai Presiden Indonesia,” kata dia.
Sodik menambahkan, komposisi pimpinan MPR dan DPR itu tanpa harus menunggu perubahan komposisi partai dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf dan koalisi Prabowo-Sandiaga. “Tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024,” pungkasnya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra, dewan pembina lah yang berwenang menentukan nama yang duduk sebagai pimpinan MPR. Sebab itu, Gerindra membentuk tim untuk menseleksi nama-nama tersebut.
Menurut Muzani, hak itu dibahas dalam rapat Dewan Pembina Gerindra di Padepokan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).
Sebaliknya Partai Amanat Nasional (PAN) tahu diri. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN sadar bukan partai pendukung Jokowi dan Maโruf Amin di Pilpres 2019. “Kita tahu diri, kita tidak diajak dan kita tidak ditawari kursiโ,” ungkapnya di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Soal keinginan Gerindra itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, Partai Gerindra hanya latah saja. Karena, tak ideal meminta jatah kursi ketua MPR. Gerindra semestinya sadar sebagai pihak yang kalah di Pemilu 2019 tak minta jatah kursi pimpinan parlemen.
“Partai-partai yang sejak awal memilih berbeda dengan Pak Jokowi mestinya sudah menyiapkan diri untuk menjadi partai oposisi kalau dia kalah. Itu akan memperlihatkan karakter dan identitas dari partai tersebut,” kata Karding saat dihubungi, Jumat (19/7).
Karding menyebut siapa pun kontestan yang kalah harus siap menjadi oposisi tanpa merengek meminta jatah kursi. Jika pembagian kursi alasannya adalah rekonsiliasi, maka perlu dipertanyakan.
Dia menegaskan, rekonsiliasi adalah prinsip dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan. “Kita ingin sebagai bagian dari politik bangsa kita menjaga persatuan maka kita perlu bertemu, kita perlu bekerja sama, tapi tidak sampai pada power sharing,” ujarnya.
Menurut Karding, partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) perlu berembuk untuk memberikan posisi ketua MPR pada Gerindra. Tapi, apabila sekadar usulan sah-sah saja. “Jadi kita tunggu saja. Tetapi sekali lagi sebagai sebuah gagasan ini sesuatu hal yang baik memperkaya diskursus politik di alam demokrasi kita,” tutupnya.
Reaksi hampir sama dilontarkan Partai Golkar. “Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (19/7/2019).
Ace menjelaskan, rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bukan merupakan ajang bagi-bagi kursi. Namun, jika Gerindra juga mengincar kursi ketua MPR, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi, kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan KIK,” tukasnya.
Dia menyebutkan, meski partainya tetap membuka komunikasi, Golkar bersikukuh bahwa kursi ketua MPR adalah milik partainya. Apalagi, partai dengan warna dominan kuning itu juga telah menjalin komunikasi dengan partai lain terkait posisi tersebut.
“Rasionalisasi politiknya jelas, kalau PDIP dapat kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi ketua MPR, itu logis saja,” imbuhnya. (aen/indopos/eny)
