Penasehat KPK Tsani (kedua kanan) saat melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan tambang di Samarinda. (Michael/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com – Untuk kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawat ke Bumi Etam. Jumat (9/8/2019) pagi tadi, tim dari KPK memantau empat perusahaan batu bara di Samarinda.
Kedatangannya kali ini merupakan tindak lanjut laporan hasil kajian penutupan tambang dan perpajakan perusahaan.
Rombongan KPK didampingi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda, Polresta Samarinda serta jurnalis.
Adapun empat perusahaan batu bara yang dikunjungi, yakni PT ECI, PT Nuansa Cipta Coal Investment (NCI), CV Limbuh, dan PT Lana Harita Indonesia (LHI).
Penasehat KPK Tsani Annafari mengatakan, kedatangan mereka ke Kaltim merupakan peninjauan kepada beberapa perusahaan tambang batu bara yang tidak taat administrasi.
Seperti tidak melakukan penyetoran jaminan reklamasi (Jamrek), tidak melakukan reklamasi pasca tambang atau tidak taat kepada aturan lainnya.
“Kami hanya meninjau saja ke beberapa perusahaan. Kalau ada pelanggaran mereka ya, kita lakukan teguran. Seperti tunggakan pembayaran Pajak PBB, penyetoran Jamrek. Nanti di data pasti ketahuan perusahaan yang belum menyetor jamrek. Atau yang disetor untuk melakukan penambangan satu titik, tapi dalam perjalanannya, mereka membuka dua titik,” katanya.
Meski sempat lakukan peninjauan secara terbuka, tim dari KPK dan Dinas ESDM Kaltim mendadak lakukan rapat tertutup saat tiba di PT Lana Harita Indonesia, Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara.
Awak media yang mengikuti rombongan tidak diperkenankan memantau rapat tersebut.
“Pertemuan tadi, KPK lebih kepada melakukan mediasi kepada PT LHI. Jadi ada pembahasan yang sensitif. Tapi, sejauh ini LHI termasuk yang tertib. Kita tadi sudah melakukan klarifikasi,” kata Tsani setelah keluar dari ruang Rapat LHI.
Tsani mengaku, akan melakukan kunjungan kembali. Hanya saja, jadwalnya tidak bisa ditentukan. Kdatangan tim KPK nanti akan fokus pada perusahaan yang tidak taat pajak dan melakukan reklamasi.
“Kami akan datang dan cek kembali hasil peninjauan hari ini. Saya belum bisa sebutkan kapan, karena KPK pasti datangnya tidak pernah janjian,” tutup Sani. (mic/boy)
