Isran Noor. (qn/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com – Pasca pengumuman penetapan Ibu Kota Republik Indonesia (RI) pengganti DKI Jakarta oleh presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Kaltim Isran Noor dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan sejumlah kepala daerah.
“Nanti kami akan melakukan kordinasi ke bupati Penajam Paser Utara (PPU), serta bupati Kukar juga wali kota Samarinda dan wali kota Balikpapan. Karena keempat kabupaten/kota ini terkena langsung wilayahnya dan akan mendapatkan dampak positif dan negatif,” kata Isran, saat ditemui awak media di Bandara APT Pranoto, Selasa (27/8/2019).
Dia menyebut 180 ribu hektare lahan akan dipersiapkan guna pembangunan pusat pemerintahan negara nantinya.
Kawasan Ibu Kota negara nantinya akan dilalui tiga kecamatan yaitu Samboja dan Muara Jawa dari Kukar serta Sepaku dari PPU.
Dia menambahkan, pada 2020 mendatang, desain dan payung hukum undang-undang ibu kota negara akan diselesaikan. Pada 2021, akan dimulai pembangunan infrastruktur mendasar seperti istana negara, kantor parlemen dan kantor kementerian di atas tanah seluas 2 ribu hektare.
“Saya mendengar dari Bappenas kemarin, pembangunan mendasar seperti istana negara dan lainnya akan mulai dibangun pada 2021 hingga 2023. Sehingga, 2024 pemindahan ibu kota negara sudah bisa dilakukan,” terang Isran.
Mengenai isu lingkungan yang menjadi ketakutan sebagian masyarakat ketika pusat pemerintahan negara di pindah ke Kaltim, Isran Noor menanggapi santai. Dia menyebut tidak ada masalah.
Sebab, dalam pembangunan sebuah kawasan, masalah lingkungan menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilupakan.
“Mengenai lingkungan itu sudah menjadi referensi kami. Seperti kita mau membangun rumah, pasti kalian mempertimbangkan lingkungannya kan,” singkat Isran. (mic/boy)
