Nomorsatukaltim.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia. Dan mereka tidak membayar pajak.
Demikian diutarakan Luhut saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik di Batam, Kamis lalu. “Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut, dikutip Senin (13/3/2023).
Ia mengungkap, awalnya total luas kebun sawit Indonesia 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. “Dari yang katanya 14,7 juta hektare, setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” ujarnya.
Ia melanjutkan, negara Indonesia memang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik. “Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” paparnya.
Luhut kemudian merujuk data luasan sawit Indonesia yang dikeluarkan beberapa intansi pemerintah ataupun swasta berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini. Mulai 15 juta hektare, 16 juta hektare. Karena itu, sejak akhir Oktober 2022, Luhut memerintahkan melakukan audit perkebun sawit usai kisruh harga minya goreng sawit berbahan sawit yang melonjak.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di pertengahan tahun lalu juga mempersoalkan tidak sinkronnya data antarlembaga dan kementerian soal sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.
“Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, pada Kamis, (7/7/2022) lalu.
BPKP mendahulukan data ihwal penyelesaian keuangan negara mendukung audit perusahaan sawit. Ateh mengatakan akan memetakan semua data yang dihimpun. Ia mengimbau kepada para instansi terkait industri sawit agar segera mengumpulkan data kepada para auditor BPKP. (*/Tmp)
