Bambang Brodjonegoro. (Andrie/diswaykaltim.com)
Balikpapan, DiswayKaltim.com – Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyatakan jika lokasi Bukit Soeharto dipastikan bukanlah lokasi Ibu Kota Negara yang baru.
Hal ini disampaikan olehnya usai membuka kegiatan Konsultaai Regional Kalimantan Rancangan Awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (20/8/2019).
Menurut Bambang, kawasan Bukit Soeharto masuk dalam hutan lindung. Sehingga lokasi ini sangat tidak cocok bila dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Selain itu pemerintah pusat telah berkomitmen untuk tidak mengganggu fungsi sebuah hutan lindung.
“Bukit Soeharto itu hutan lindung, jadi hutan lindung tentunya komitmen kami terhadap semua pihak tidak akan dalam membangun pemerintah baru, tidak akan mengurangi hutan lindung yang kita miliki,” ujarnya.
Selain menilai Bukit Soeharto sebagai kawasan hutan lindung, Bukit Soeharto juga merupakan salah satu paru-paru di dunia saat ini. Karena telah banyak hutan yang gundul.
“Bagaimanapun Kalimantan adalah paru-paru dunia,”
Bambang Brodjonegoro menjelaskan, terkait tidak memanfaatkan hutan lindung sebagai lokasi baru IKN, tentunya semua pemangku kepentingan sangat setujuย terhadap pendapat ini. Bahkan menurutnya, jika diperlukan hutan lindung tersebut bisa terus dijaga bahkan direvitalisasi.
“Semua pihak tentunya setuju jika kita tidak mengganggu hutan lindung. Jadi hutan lindung tetap kita jaga, kalo perlu Bukit Soeharto kita kembalikan, kita revitalisasikan lagi kepada kondisi awalnya,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai lokasi IKN, Bambang menyatakan jika pemindaham IKN bukanlah suatu kompetisi bagi setiap daerah di Kalimantan.
Bahkan empat gubernur kalimantan yang hadir pada kegiatan RPJMN ini menyatakan bentuk dukungannya kepada wilayah mana saja asalkan masih di Kalimantan.
“Semua Gubernur mendukung dimana saja lokasinya, asal di Kalimantan,” pungkasnya. (k/bom/eny)
