Universitas Widya Gama Mahakam
Politik

Kebebasan Berpendapat dalam Bayang-Bayang UU ITE

OLEH: M FAHRURAJI ANNUR*

Sebagai warga negara, hak kebebasan berpendapat resmi diatur dalam konstitusi negara. Tepatnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 28F UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Merujuk pada payung hukum dan konstitusi Indonesia, mestinya setiap warga negara berhak dan bebas untuk berpendapat di muka umum maupun medium-medium pemuat pesan. Seperti media konvensional berupa surat kabar, radio, dan televisi maupun media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Di era digitalisasi saat ini, media sosial semakin marak dan digandrungi masyarakat. Bahkan tak jarang kini budaya kritis yang biasanya disalurkan lewat media konvensional beralih ke media sosial.

Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masyarakat tak lagi bebas mengutarakan pendapat maupun menyampaikan pandangannya di muka umum. Khususnya di media sosial.

UU ini seakan menjadi model dan senjata baru pemerintah maupun oknum-oknum tertentu untuk membungkam serta meredam nalar kritis masyarakat yang mencoba melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan ada kekhawatiran dengan adanya UU ITE ini akan mengembalikan Indonesia ke rezim Orde Baru. Di mana pada saat itu kebebasan berpendapat benar-benar dikekang serta opini yang berkembang di masyarakat sebagian besar diatur oleh rezim.

Berdasarkan data Amnesty International Indonesia (AII), sepanjang 2020, jumlah kasus akibat pasal karet UU ITE sebanyak 119 dan 141 orang dinyatakan sebagai tersangka. Menariknya, dari 141 orang tersebut, 18 di antaranya merupakan aktivis dan jurnalis.

Dilihat dari data ini, ada upaya pembungkaman serius terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu menjadi bahan refleksi kita bersama terkait urgensi dan implementasi UU ITE di konsitutusi Indonesia.

Larangan seseorang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan itu diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016.

Bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.”

Perlu diketahui, ketentuan di atas merupakan delik aduan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button