Universitas Widya Gama Mahakam
Politik

Bau Menyengat di Balik Isu Presiden Jokowi Jabat Tiga Periode

Jakarta, Nomorsatukaltim.com – Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku menangkap sinyal politik atau skenario. Yang mengarah agar Presiden Jokowi kembali terpilih hingga tiga periode.

Menurut dia, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara. Mulai dari DPR, MPR, DPD, hingga lembaga negara lain.

Manuver tersebut, kata Amien, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara. Yang terkandung dalam Pancasila. Lebih dari itu, keinginan pemerintah ini juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar.

“Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu,” kata dia lewat akun YouTube pribadinya, Sabtu (13/3) malam.

Amien menilai, kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver politik itu, ia menyebut, pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.

“Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar. Tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana,” kata Amien.

“Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi roji’un,” imbuhnya.

Pendiri Partai Ummat sekaligus anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi.

Sebab, menurut dia, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara.

Oleh sebab itu, Amien turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara. Baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain. Terkait kemungkinan presiden kembali terpilih di periode ketiga.

“Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya. Bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf,” kata dia.

“Jadi saudara sekalian, it’s now or never itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya. Masih ada waktu ya. Bagaimana kita tekan Pak Jokowi,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai tudingan Amien terkait tiga periode masa jabatan Presiden Jokowi sebagai “manuver murahan” dari pihak yang ingin ‘nyapres’ di Pemilu 2024.

“Kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu. Janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana. Dan bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin, tapi menukikkan kepada orang lain,” kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/3).

Politikus yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP itu juga menjelaskan, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Tjahjo pun mengatakan, Presiden Jokowi taat pada UUD 1945. Sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tersebut tidak benar.

“Jadi, gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin, beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kembali menegaskan soal keyakinannya bahwa “Jokowi bukan tipe pemimpin yang mau serakah seterusnya mau jadi presiden”.

“Kami juga mendukung keinginan Presiden bapak Jokowi untuk hanya dua periode. Walaupun dalam hati kecil saya dan saya yakin bapak, ibu, saudara sekalian, jangankan tiga periode, lima periode pun kita mau Pak Jokowi,” ucapnya dalam rekaman video pada Kongres II Projo, pada 2019, yang ia kirimkan ulang.

“Cuma persoalannya saya yakin Pak Jokowi mau meninggalkan legacy bagi bangsa ini ke depan,” lanjut dia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak ikut ambil bagian dalam wacana dan isu masa jabatan Presiden RI sebanyak tiga periode.

Menurut Mahfud, hal itu merupakan urusan dari partai politik. Sehingga tak menjadi ranah pembahasan kabinet kerja pemerintahan.

“Soal jabatan presiden tiga periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu. Bukan bidangnya,” kata Mahfud kepada wartawan saat menyambangi kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dia pun tak ingin isu mengenai hal tersebut menyeret-seret Presiden Jokowi. Yang saat ini tengah menjabat untuk periode kedua. Mahfud mengutip pernyataan Jokowi terkait dengan isu masa menjabat boleh tiga periode tersebut.

“Kalau Pak Jokowi yang saya dengar dan saya kira saudara punya jejak digitalnya. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. ‘Satu ingin menjerumuskan. Dua ingin menjilat’. Itu kan kata Pak Jokowi,” kata dia.

Mahfud menekankan, pemerintah tak memiliki wacana terkait pembahasan masa presiden menjabat saat ini.

“Mau tiga kali, mau empat kali, lima kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja,” kata mantan Hakim Konstitusi tersebut.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button