HLPolitik

Tolak Aduan, Bawaslu – KPU Disidang

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang berlangsung di Kantor Bawaslu Balikpapan, Jalan MT Haryono, Kamis (26/11/2020).

nomorsatukaltim.com – Ada tiga perkara yang disidangkan. Pertama soal aduan pembatalan peserta Pilkada Kukar, Awang Yacoub Luthman oleh KPU setempat yang tercantum dalam nomor perkara 127-PKE-DKPP/X/2020.

Perkara kedua soal penolakan permohonan sengketa pengadu oleh Bawaslu Kukar dengan nomor perkara 128-PKE-DKPP/X/2020. Ketiga penghentian laporan aduan oleh Bawaslu Kukar tercatat dalam nomor perkara 132-PKE-DKPP/X/2020.

“Perkara nomor 127, ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman. Melalui kuasa hukumnya, Narsum. Mengadukan Erlyando Saputra, Nofand Surya Gafilah, Purnomo, Jainal Arifin dan Yuyun,” kata Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga

Kelima teradu tersebut, merupakan jajaran KPU Kukar. Ketua dan anggotanya. Pokok aduan perkara nomor 127 tersebut, AYL —sapaan Awang Yacoub Luthman, mendalilkan para teradu itu menolak pencalonan dirinya. Sebagai calon bupati. Padahal pengadu telah mendapatkan dukungan dari DPP PAN, melalui surat nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020.

Selain PAN, juga dukungan dari PKB. Dengan nomor surat 3629/DPP/01/VIII/2020.

Sementara perkara nomor 128, juga diadukan oleh AYL. Teradunya ketua dan anggota Bawaslu Kukar. Yakni Muhammad Rahman, Sofiyan, Ali Mukid, Teguh Wibowo dan Yulia Parlina.

Untuk perkara itu, pengadu —AYL, mendalilkan, bahwa para teradu menolak permohonan sengketa pengadu pada 15 September 2020. Padahal, pengadu dalam hal ini telah melengkapi berkasnya. Objek permohonan pengadu tersebut adalah berita acara tentang pendaftaran bakal pasangan calon pada Pilkada Kukar 2020.

Perkara ketiga, yang disidangkan, bernomor 132 tersebut. Kali ini, perkara diadukan Edi Sudirman melalui kuasa hukumnya, Narsum. Mengadukan jajaran Bawaslu Kukar. Ketua dan anggotanya juga.

Pokok perkaranya, para teradu —ketua dan anggota Bawaslu Kukar, menghentikan status laporan pengadu. Dengan alasan laporan tersebut tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Penghentian itu, dilakukan tanpa pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan pengadu. Serta tak melaksanakan kajian dugaan pelanggaran.

Adapun laporan yang dimaksud, dugaan perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada warga neagra untuk memilih calon tertentu, yang dilakukan Maslianawati —istri Edi Damansyah (calon bupati Kukar).

Grafis: Putri/Nomor Satu Kaltim

Untuk agenda seluruh sidang, kata Bernad, mendengarkan keterangan pihak pengadu dan teradu. Serta saksi-saksi maupun pihak terkait yang dihadirkan masing-masing pihak.

“Sidang kode etik DKPP ini bersifat terbuka untuk umum,” katanya.

Pada sidang tersebut, DKPP didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kaltim. Dalam hal ini, Bawaslu Kaltim. DKPP dan TPD Kaltim sebagai majelis sidang tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan DKPP No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Iya, kami juga sebagai majelis. TPD itu juga majelis hakim. Atau majelis pemeriksanya. Tapi kami enggak komentar kalau soal kasusnya. Ataupun hasilnya. Itu (kewenangan) DKPP. Semuanya dari DKPP. Kami (TPD) enggak bisa komentar,” kata Ebin Marwi, jajaran Bawaslu Kaltim, sebagai TPD.

PASLON MENGADU

Sementara di Kabupaten Berau, calon bupati Sri Juniarsih dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia dituduh memberikan bantuan sosial berbau kampanye oleh tim lawan.

Ketua Tim Hukum Paslon nomor urut 1, Seri Marawiyah-Agus Tantomo, Bambang Irawan menduga kompetitornya memberikan bantuan berupa amplop bergambar cabup Berau Sri Juniarsih, dan almarhum suaminya Muharram kepada korban kebakaran, di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, beberapa waktu lalu.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button