Peristiwa Dunia

Referendum Kaledonia Baru, Upaya Memisahkan Diri dari Prancis

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Melbourne, nomorsatukaltim.com – Masyarakat Kaledonia Baru, wilayah kepulauan di Pasifik Selatan, memberikan suara mereka, Ahad (4/10), untuk sebuah referendum yang akan menentukan kemerdekaannya dari Prancis setelah hampir 170 tahun.

Jika hasilnya “ya” maka Prancis kehilangan wilayah terpenting yang dimiliki di Pasifik. Hal itu akan mengurangi kebanggaan negara itu sebagai eks kekuatan kolonial yang wilayah kekuasaannya dahulu membentang dari Karibia, sebagian besar Afrika, Asia, dan Pasifik. Referendum itu juga bersamaan dengan pembentukan ulang peta geopolitik di Pasifik. Dengan China yang tengah memperluas pengaruhnya. Untuk menyaingi kekuatan para pemain Barat tradisional.

Menurut Kantor Komisioner Tinggi Republik Kaledonia Baru, hingga Ahad malam waktu setempat (GMT+11), angka pemilih diperkirakan mencapai 79,63 persen. Lebih dari 180.000 penduduk jangka panjang di Kaledonia Baru terdaftar sebagai pemilih yang berhak memberikan suara “ya” atau “tidak” untuk pertanyaan referendum: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mempunyai kedaulatan penuh dan merdeka?”

Baca Juga

Kaledonia Baru telah bergumul dengan pertanyaan soal dekolonisasi selama beberapa dekade. Walaupun demikian, pada 2018 sudah ada hasil pemungutan suara yang menolak terpisah dari Prancis.

Kaledonia Baru adalah bagian dari Perjanjian Noumea 1998 yang ditandatangani oleh Prancis, masyarakat Kanak (penduduk asli Kaledonia Baru), Front Pembebasan Nasional Sosialis, dan pemimpin anti kemerdekaan. Wilayahnya berbentuk sebuah pulau yang memanjang, berjarak sekitar 1.200 kilometer di timur Australia, dan 20.000 kilometer jauhnya dari Paris.

Negara dengan status Wilayah Seberang Lautan Prancis itu mempunyai otonomi untuk sebagian besar sektor. Namun tetap bergantung pada Prancis untuk urusan pertahanan dan pendidikan. Perekonomian Kaledonia Baru didukung oleh subsidi tahunan dari Prancis sebesar 1,3 miliar euro (sekitar Rp 22,6 triliun), pariwisata, dan deposit nikel yang diperkirakan sebesar 25 persen dari jumlah di dunia.

***

Sebagai bagian dari proses penentuan nasib sendiri yang disepakati dalam Kesepakatan Nouméa 1998, perjanjian itu memungkinkan pelaksanaan 3 referendum. Dengan jarak 2 tahun dari setiap plebisit. Selama jawaban yang unggul setiap kalinya adalah ‘tidak’ untuk merdeka. Bahkan jika suara ‘tidak’ menang 3 kali, pemimpi-pemimpin pro-merdeka dan pro-Prancis harus berdiskusi dengan Paris tentang bentuk pemerintahan masa depan di Kaledonia Baru. Jadi, apapun hasilnya, pasti akan ada perubahan yang terjadi di Kaledonia Baru.

Proses pemungutan suara yang rumit ini, beberapa pihak menganggap sebagai bukti kemurahan hati. Bisa terjadi akibat fakta bahwa kesepakatan 1998 itu telah menunda plebisit yang harusnya berlangsung tahun itu selama 20 tahun lamanya. Pada saat itu, semua pihak setuju untuk mengakui bahwa risiko kembalinya kekerasan yang menyebabkan terbentuknya kesepakatan itu terlalu besar bagi referendum untuk dilanjutkan saat itu juga.

Dalam referendum pada 2018, 56,7 persen pemilih yang memenuhi syarat menandai untuk tetap bersama Prancis dan 43,3 persen memilih merdeka. Lokasi komune-komune yang memilih untuk merdeka bertepatan persis dengan daerah di mana orang pribumi Kanak menetap.

Ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam pemungutan suara tahun ini. Tahun ini akan ada 6.000 pemilih yang baru dibandingkan dengan 2018. Karena orang-orang muda berusia 18 tahun kini telah memenuhi syarat untuk memilih. Kedua sisi akan menarget mereka. Bersama dengan 33.000 pemilih yang tidak ikut ambil bagian pada 2018. Perbedaan antara suara ‘ya’ untuk merdeka dan ‘tidak’ untuk status quo waktu itu adalah 18.000 suara.

Polarisasi politik antara kedua belah pihak juga telah semakin kuat sejak referendum 2018. Dalam pemilu lokal tingkat provinsi pada Mei 2019, hasilnya menunjukkan ada penurunan yang signifikan dalam jumlah perwakilan untuk sisi pro-Prancis. Partai-partai politik pro-kemerdekaan berhasil meningkatkan perwakilan mereka dari 25 menjadi 26 di kongres dengan 54 kursi. Sedangkan kursi kelompok-kelompok pro-Prancis jatuh. Dari 29 perwakilan menjadi hanya 25.

Adapun 3 kursi lainnya dimenangkan oleh sebuah parpol yang baru terdiri dari orang-orang Polinesia yang awalnya tampil sebagai bagian dari kubu pro-Prancis. Tetapi sejak saat itu telah berulang kali mendukung kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Dalam pemungutan suara di Kongres. Suara dari orang-orang Kepulauan Pasifik non-Kanak akan menjadi target yang penting bagi kedua belah pihak.

Sebuah koalisi pro-Prancis garis keras yang baru, Les Loyalistes, telah dibentuk oleh 6 partai loyalis garis keras. Tanpa melibatkan Calédonie Ensemble yang lebih moderat. Rencana kolisi ini adalah untuk mengubah rumus representasi politik dan alokasi keuangan. Agar menguntungkan bagi pihaknya.

Partai pro-kemerdekaan ekstrem, Parti Travailliste, memboikot referendum terakhir. Kali ini mereka akan berpartisipasi, bergabung dengan sebuah parpol kecil yang baru, dan memperkuat kelompok Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS). Dalam meningkatkan jumlah pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru. Untuk referendum kali ini, FLNKS telah memperbarui rencana kemerdekaan yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu.

Kali ini, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga lebih terus terang mengkritik Pemerintah Prancis. Mereka menuduh Paris telah berpihak ke satu sisi. Karena mengizinkan pihak pro-Prancis untuk menggunakan bendera Prancis. Dalam berkampanye dan tidak mendengarkan kekhawatiran pemimpin kemerdekaan untuk menunda kembali referendum karena pandemi COVID-19.

Mereka juga mengkritik pernyataan Prancis mengenai konsekuensi dari referendum. Hal itu menegaskan bahwa tidak mencerminkan hasil diskusi bilateral yang diadakan awal tahun ini. Pihak pro-kemerdekaan juga menuduh pejabat-pejabat tinggi Prancis telah menunjukkan perilaku kolonialis saat memberlakukan pembatasan COVID-19 yang sama di seluruh Prancis dan mengabaikan pembatasan setempat. Mereka juga mengamati bahwa pemerintah negara Prancis baru-baru ini mengganti sejumlah menteri paling seniornya yang ahli dalam bekerja dengan Kaledonia Baru.

Secara umum, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga tampak lebih tegas. Mereka menentang rencana untuk menyelamatkan proyek nikel bernilai miliaran dolar baru-baru ini. Tokoh-tokoh pro-kemerdekaan malah mengimbau agar proyek tersebut dikontrol oleh pemerintah lokal. Hanya beberapa hari sebelum referendum, para pemimpin pun mengusulkan sebuah resolusi di kongres lokal. Agar pemerintah lokal juga mengontrol media penyiaran, pendidikan tingkat perguruan tinggi, dan masalah administratif tertentu di provinsi-provinsi. Kesepakatan Nouméa memperbolehkan transfer wewenang ini. Tetapi sejauh ini pihak pro-Prancis belum setuju.

Sementara itu, lagi-lagi pemimpin-pemimpin pro-Prancis memainkan kartu Tiongkok. Mereka menuduh Kaledonia Baru akan menjadi koloni Tiongkok jika pro-kemerdekaan menang.

Negara Prancis masih berusaha untuk menyelenggarakan referendum dengan seadil mungkin. Untuk mencegah persengketaan hasilnya. Baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Namun, setelah hasil referendum pertama, presiden Prancis mengungkapkan rasa puas atas keputusan Kaledonia Baru untuk tetap menjadi bagian dari Prancis.

Hasil referendum terakhir diawasi oleh pengamat dari PBB dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan 120 jurnalis internasional. Tahun ini, akibat dampak pembatasan perjalanan terkait COVID-19, hanya pengamat dari PBB yang akan hadir secara langsung. PIF telah menunjuk beberapa diplomat lokal (beberapa konsul dari Australia, Selandia Baru, dan Vanuatu) sebagai pengamat dari sisinya. Jumlah wartawan internasional juga akan terbatas.

Kombinasi dari polarisasi antara 2 sisi yang semakin kuat, keluhan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, dan pengawasan dari pengamat eksternal yang lemah menimbulkan pikiran bahwa hasil referendum kali ini mungkin akan digugat.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button