Opini

Poros Maritim Rasa Horor Maritim

Oleh: Dwiyono Soeyono. – Perwira Pelayaran Niaga

 

Pada saat penangkapan MV Mathu Bhum yang diawaki oleh 29 Orang termasuk Nakhoda (24 Warga Negara Thailand dan 5 Warga Negara Malaysia) yang mengangkut ratusan Kontainer, dimana 34 Kontainer diantaranya berisi RBD palm olien. Sehingga Komandan KRI Karotang yang dikomandani Mayor Laut (P) Andromeda mengawal MV Mathu Bhum kembali ke Belawan guna dilakukan penyelidikan lanjutan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal I) Belawan.

“Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Komando Armada RI yang menindaklanjuti laporan intelijen membuahkan hasil. Salah satunya dengan menangkap MV Mathu Bhum yang dalam pemeriksaan awal ditemukan pelanggaran dengan mengangkut muatan ekspor minyak goreng. Selain itu 3 nomor seri kontainer yang berisi minyak goreng tidak sesuai dengan nomor seri yang tertulis di PEB,” jelas Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) Republik Indonesia LaksdyaTNI Agung Prasetiawan.

“Selain itu, tanggal perkiraan ekspor sesuai tercantum di PEB berbeda dengan riil pelaksanaan ekspor. Di PEB tertulis tanggal perkiraan ekspor 29 April, 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei. Sedangkan pelaksanaan ekspor riil 4 Mei,” lanjutnya. (https://hukum.rmol.id/read/2022/05/06/532718/diduga-selundupkan-minyak-goreng-kapal-mv-mathu-bhum-diamankan-tni-al-di-belawan)

Digadang-gadang dakwaan ditemukan pelanggaran dengan mengangkut muatan ekspor minyak goreng, apa lacur dari putusan dakwaan yang ada dan apakah dengan alasan pidana penyelundupankah? Bukan!

Simak sepenggal isi Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM- 45/Rp.9/Eku.2/07/2022 :

“ Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Rafi dan Azman bin Yusof yang tidak memiliki Seaman Book (buka pelaut). Namun hanya memiliki Seaman Card. Bahwa dengan tidak lengkapnya dokumen terhadap 2 (dua) orang awak kapal yang hanya memiliki Seaman Card, perbuatan terdakwa selaku Nakhoda Kapal MV. Mathu Bhum GT.11.079 memenuhi kualifikasi sebagai orang yang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan Internasional.

Pasal 1 angka 33 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatakan: “Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu”

Jelas tidak ada unsur pidana penyelundupan dalam dakwaan, tapi kelaik lautan kapal adalah alasan yang muncul.

Ada 4 pihak yang terlibat dalam drama proses terjadinya dakwaan:

  1. Pelaut (korban)
  2. Syahbandar, yang diangkat Menhub (Administration IMO) – Penerbit Surat Persetujuan Berlayar
  3. TNI-AL – Penangkap kapal niaga.
  4. Kejaksaan Negeri Belawan – Yang memutuskan dakwaan.

Di mana Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)? Nah ini yang menarik untuk coba dikupas tuntas.

Coba kita amati bersama tupoksi masing-masing, antara lain:

Tugas Syahbandar antara lain termaktub dalam UU No 17/2008 Tentang Pelayaran:

Pasal 208

(1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:

  1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

Pasal 80

(1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:

a. Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;

b. Keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau

c. Kepabeanan;

d. Keimigrasian;

e. Kekarantinaan.

(4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar. Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baca juga ulasan : (https://www.emaritim.com/2022/05/ikppni-kedaulatan-ciqp-sebagai-standar.html)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar :

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button