Universitas Widya Gama Mahakam
Opini

APA NASIBNYA UU PERLINDUNGAN PROFESI PERWIRA PELAYARAN NIAGA?

Oleh: Dwiyono S – Perwira Pelayaran Niaga*

 

Guru mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Perlindungan terhadapnya, termasuk tenaga kependidikan telah diatur dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Baca Juga

Pasal 6 Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum. Yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

“Perlindungan tersebut dimaksudkan agar para guru memiliki kewibawaan dan bekerja lebih profesional,” kata Muhadjir Effendy. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kala itu. ( https://siedoo.com/berita-24884-guru-dilindungi-secara-hukum-agar-bekerja-lebih-profesional/ )

Beragam profesi tenaga ahli non-maritim di negeri maritim ini sudah dilindungi UU perlindungan profesi. Sementara bagaimana dengan nasib profesi tenaga ahli maritim niaga dalam negeri poros bahari? Tidak punya hak kah profesi ini menuntut hak warga negara sipil yang sama sejajar dengan profesi tenaga ahli lain?

Apakah profesi ini harus diam saja dengan abai dan lalainya pemangku utama dalam tatanan negara organ negara eksekutif dan legislatif? Apakah tenaga ahli ini selalu harus terima nasib saja saat serta merta tejadi bullying, dimanipulasi, dilecehkan, dikriminalkan oleh oknum-oknum aparat dengan aturan-aturan main yang hukumnya tidak jelas, adil  dan berkeadilan atas nama penegakkan hukum?

Kontribusi jasa profesinya signifikan penting as basic archipelago state as a need. Namun perlakuan perlindungan negara terhadap profesi ini masih sangat perlu dipertanyakan kehadirannya.

Sebagai tanggung jawab moral organisasi profesi maka pada tahun 2013 IKPPNI sudah membuat rancangan Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Tahun 2017 IKPPNI sudah mengangkat isu: UU Perlindungan profesi PPN dalam media online. (https://www.emaritim.com/2017/08/uu-perlindungan-profesi-perwira.html)

Tahun 2018 IKPPNI menyampaikan petisi IKPPNI dalam RDPU dan salah satu isu yang dimunculkan adalah terkait UU Tentang perlindungan profesi PPN. (http://www2.caaip.net/2018/08/ikppni-sampaikan-petisi-maritim-ke.html)

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button