Opini

Apakah Hukum Azas Praduga Tak Bersalah Berlaku di Laut?

Oleh: Dwiyono.S. – Praktisi Maritim Niaga.

 

Larangan pemerintah akan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) akibat kelangkaan minyak goreng domestik, beritanya sangat marak di media. 

Kebijakan ini berlaku mulai Kamis 28 April 2022. Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022. Tentang larangan sementara ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized palm olein dan Used Cooking Oil.

Melalui Peraturan tersebut, Mendag melarang sementara ekspor CPO dan turunannya seperti tertera dalam beleid tersebut.

Namun kebijakan ini dikecualikan bagi CPO, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat diekspor.

 

Bila diperhatikan isi dari Permendag yang diterbitkan dalam pasal 1, ayat 4, 5 dan 6 :

  1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Dari isinya, maka tidak ditegaskan mengenai adanya “satgas” atau secara spesifik dalam kasus khusus ini, siapa Lembaga penegak hukum yang benar-benar diberikan kewenangan khusus untuk menertibkan situasi krisis khusus.

Contohnya dalam kasus pandemi Covid-19. Ada acuan yang jelas dari pemerintah untuk kewenangan penertiban kasus-kasus covid dengan keberadaan satgas covid-19 dan masyarakat juga memiliki kejelasan.

 

Ada satu kutipan komentar masyarakat yang cukup menggelitik sebagai berikut:

1 2 3 4Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button