Opini

IKN Yang Layak Huni

Oleh: Rachman Ainul Muttaqin*

APAPUN judulnya, sebagai warga Balikpapan, Kalimantan Timur, tetap mendukung kepindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Dan mungkin seharusnya tidak hanya saya, tapi warga Kaltim sudah seyogianya juga ikut mendukung.

Kenapa begitu? Pindahnya IKN di Kaltim akan berdampak positif pada percepatan pembangunan di daerah dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan tidak hanya Kaltim, tapi juga wilayah Indonesia Timur secara umum.

IKN baru ini juga menandai pemerataan pembangunan NKRI. Juga pemerataan ekonomi yang tidak sentralistik, seperti yang saat ini terjadi.

Baca Juga

Penetapan lokasi IKN oleh Pemerintahan Jokowi menjadi “berkah” bagi daerah. Banyak daerah yang mau dipilih. Bahkan, kalau sendainya pemerintah memberlakukan lelang lokasi IKN, saya yakin hampir seluruh provinsi di Indonesia menginginkan itu.

Kenapa Kaltim? Ya, penjelasannya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak diberitakan. Meski tetap ada saja yang kontra tidak setuju. Itu wajar saja.

Seperti misalnya yang dilakukan Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Mereka menggugat UU IKN melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berpendapat bahwa ide UU IKN merupakan ambisi Presiden Jokowi. Karena RUU yang disampaikan merupakan ambisi Presiden, itulah yang mereka anggap akan memunculkan conflict of interest di kemudian hari.

Ini bukan berarti dukung mendukung secara politik ya: Tiga periode atau dua periode plus-plus.. biarlah itu menjadi urusan politik.

Yang saya mau sampaikan adalah sebagai warga Kaltim, kita harus mengawal apa yang sudah ditetapkan itu. Karena jelas keuntungannya bagi daerah. Mau apalagi coba? Ini konkret.

Sudah lama kita menuntut agar Kaltim diberi perhatian lebih. Alokasi anggaran lebih besar dari saat ini. Tuntutan yang wajar sebagaimana disampaikan berbagai orang: Kontribusi Kaltim yang jauh lebih besar ketimbang yang didapat.

Nah, dengan kepindahaan IKN ke Kaltim ini menjadi solusi konkret. Karena itu, seyogianya warga Kaltim kompak. Berbagai pihak. Jika ada hal yang perlu dikritisi, ya monggo saja, tapi dalam konteks bukan untuk menolak, melainkan agar proses pembangunan IKN tidak berdampak negatif di kemudian hari. Tapi sebaliknya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button