Opini

Pilkada, Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain (1)

Herdiansyah Hamzah. (Dok. Pribadi)

OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH*

Meski menuai banyak kritikan, pemilihan kepala daerah (pilkada) diputuskan digelar pada 9 Desember 2020. Artinya, hajatan lima tahunan tersebut akan digelar di masa pandemi COVID-19. Tahapan pilkada yang sebelumnya dihentikan akibat pandemi COVID-19 kini kembali dilanjutkan.

Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan secara eksplisit, “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”. PKPU ini merupakan penjabaran atas perintah Pasal 201A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang memyebutkan, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.

Baca Juga

Namun tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai keabsahan dasar pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi akan lebih banyak mengupas implikasi dari pelaksanaan pilkada tersebut. Khususnya menyangkut hak-hak dasar warga negara yang berpotensi diabaikan saat pilkada digelar di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan data dari International IDEA (Institute for democracy and electoral assistance), selama kurun waktu 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020, setidaknya terdapat 67 negara dan teritori di seluruh dunia yang telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, 23 negara telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional. Namun di periode yang sama terdapat 49 negara dan teritori yang telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula. Meskipun ada kekhawatiran terkait pandemi COVID-19.

Dari jumlah ini, setidaknya 31 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Dari 49 negara yang menggelar pemilu di tengah pandemi tersebut, tentu terdapat cerita yang bisa kita petik dan dijadikan pelajaran dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia.

MINIM PARTISIPASI

Negara-negara yang memilih untuk tetap menggelar pemilu di masa pandemi COVID-19 menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang terberat adalah “respon warga negara” yang berstatus pemilih dalam pemilu tersebut. Resiko terpapar virus COVID-19 adalah pertimbangan pokok yang harus dijawab oleh pemerintah. Negara melalui pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman bagi warganya. Agar hak pilih dapat disalurkan seaman dan senyaman mungkin. Jika tidak, maka dampak yang harus ditanggung adalah minimnya partisipasi pemilih dalam pemilu tersebut.

Berdasarkan data yang diolah dari International IDEA, tingkat partisipasi pemilih di negara-negara yang menggelar pemilu di masa pandemi COVID-19 rata-rata mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button