Universitas Widya Gama Mahakam
HLOpini

Mahar Itu Haram…

MAHAR politik yang disajikan sebagai berita utama Harian Disway ini, dua hari berturut-turut kemarin. Tentu kita mafhum maksudnya. Yaitu ingin mengingatkan kita semua, bahwa mahar politik itu telah menjadi budaya. Dan dampaknya buruk bagi bangsa ini. Karena dari mahar itulah timbul kasus-kasus korupsi di kemudian hari.

Mahar itu, istilah dalam bahasa Arab. Yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya mas kawin. Di dalam agama Islam, mahar atau mas kawin itu hukumnya wajib diberikan oleh calon pengantin pria, kepada calon istrinya. Diatur di dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Meski pun mahar itu di dalam hukum Islam diwajibkan adanya, tetapi juga diatur dengan jelas. Yaitu tidak boleh memberatkan calon pengantin. Juga tidak boleh didapatkan dari sumber yang diharamkan. Misalnya dari hasil korupsi. Atau usaha yang ilegal.

Baca Juga

Mengikuti sajian berita di Harian Disway ini kemarin, keberadaan mahar politik itu nyata adanya. Tetapi tidak mudah dibuktikan. Nyata adanya karena ada pihak  yang mengakui. Tetapi tidak mudah dibuktikan, karena tidak ada satu partai pun yang menyatakan menetapkan adanya mahar itu.

Penulis sendiri, ketika menjadi anggota KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Kota Balikpapan, 20 tahun lampau, sudah mendengar isu seputar mahar politik itu. Namun, sebagai seorang praktisi hukum, penulis berpegang pada fakta-fakta hukum. Dan isu seputar mahar politik itu, selalu mengemuka setiap menjelang peristiwa politik besar, seperti pilkada (pemilihan kepala daerah) sekarang ini. Obrolan di hampir semua warung kopi ya seputar mahar politik itu.

Misalnya si calon kepala daerah ini dimintai mahar lima miliar rupiah, oleh partai itu. Si calon ini sudah mengeluarkan dana sekitar dua puluh miliar rupiah, untuk memborong banyak partai, agar tidak ada lawannya yang bisa mendapatkan dukungan partai.

Memang sih di undang-undang Pilkada itu ada diberi peluang, orang maju sebagai calon lewat jalur independen. Tetapi syaratnya sangat berat. Boleh dibilang peluangnya kecil untuk dapat lolos dari syarat yang ditentukan.

Maklum lah, yang bikin undang-undang kan partai, lewat kader-kader mereka yang lolos ke gedung parlemen. Tentu partai sangat berkepentingan, semua calon peserta pilkada maju lewat partai.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button