Opini

Hak Veto Dewan Pers

Herdiansyah Hamzah. (Ist)

OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH*

Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) yang diperingati pada 3 Mei 2020 dicederai dengan upaya kriminalisasi terhadap insan pers. Tepat sehari setelah perayaan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menahan Diananta Putra Sumedi, eks pemimpin redaksi Banjarhits.id. Dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Ini tentu saja menjadi anomali di tengah perayaan hari kebebasan pers sedunia. Sekaligus pertanda kebebasan dan perlindungan pers di Indonesia masih menyisakan banyak hambatan.

Iklim kebebasan pers di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Reporters Sans Frontieres (RSF) atau Reporters Without Borders, sebuah lembaga pemantau media yang berbasis di Perancis, Indeks Kebebasan Pers (World Press Freedom Index) Indonesia pada 2020 ini berada diperingkat 119 dari 180 negara. Atau naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yang berada diperingkat 124. Indonesia memang masih lebih baik dibandingkan Filipina (136), Myanmar (139), Thailand (140), dan Brunei (152). Tetapi masih kalah dari Malaysia (101) dan jauh tertinggal dari Timor Leste (78).

Baca Juga

Ada tiga aspek penting yang menjadi penilaian RSF dalam menentukan Indeks Kebebasan Pers ini: aspek hukum, politik, dan ekonomi. Aspek hukum menyoroti seberapa besar regulasi sebuah negara dalam mendorong iklim kebebasan pers. Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan negara yang berdampak terhadap kebebasan pers. Terutama terhadap respons atas kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Sementara aspek ekonomi menyoroti variabel ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers. Termasuk pula mengenai kondisi keterpenuhan kebutuhan hidup layak jurnalis serta jaminan sosial yang disediakan.

HAK VETO

Jika kasus Diananta adalah sengketa pers, lantas mengapa tidak diselesaikan melalui protokol Dewan Pers? Bukankah Dewan Pers memiliki “hak veto” terhadap sengketa pers? Secara harfiah, hak veto dipahami sebagai hak konstitusional penguasa (pemegang kewenangan) untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Sebagai lembaga negara independen, Dewan Pers memiliki “hak veto” untuk menyatakan suatu pemberitaan masuk dalam kategori produk jurnalistik atau bukan. Hak veto ini adalah “kewenangan atributif” Dewan Pers. Yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button