Opini

Fatwa MUI sebagai Informasi Serta-Merta

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

OLEH: IMRAN DUSE*

Ancaman Pandemik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) semakin mengkhawatirkan saja. Seluruh dunia diharapkan membangun kolaborasi internasional. Mengingat pandemik ini sudah menjadi ancaman bagi kemanusiaan global.

Berdasarkan data Worldometer, jumlah kasus yang sudah terinfeksi COVID-19 sebanyak 536.373 orang. Dengan jumlah kematian 24.112 dan yang sembuh 124.394 orang. Transmisi COVID-19 sudah menyebar hingga ke 199 negara (worldometers.info/coronacirus, diakses 27 Maret pukul 16.30 Wita). Indonesia sudah mencatatkan jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 893 orang. Dengan jumlah kematian 78 orang dan yang sembuh 35 orang (covid19.go.id).

Baca Juga

Terkait upaya penanganan pandemik, Anthony de Mello (1997) mengingatkan bahwa jumlah korban bisa lima kali lipat apabila terjadi kepanikan. Dengan kata lain, jika terdapat seribu kematian akibat wabah, maka akan ada empat ribu kematian akibat kepanikan. Pendapat Mello ini juga menjadi salah satu rujukan dalam protokol komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Karena itu, faktor komunikasi menjadi amat penting. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam membangun kepercayaan publik agar penanganan berjalan sesuai yang diharapkan. Juga untuk menghindari kepanikan yang justru kontraproduktif dengan upaya penanganan itu sendiri.

Tulisan singkat berikut bermaksud melihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penanganan COVID-19 dalam perspektif komunikasi publik. Sebagai negeri dengan penduduk muslim tersebar, Fatwa MUI tersebut sangat vital dalam menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya dalam menjalankan ibadah bagi kaum muslimin di Tanah Air.

Fatwa MUI

Untuk kedua kalinya, MUI kembali mengeluarkan fatwa. Kali ini tentang kaifiat (tata cara) melaksanakan salat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat pasien COVID-19. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 itu dirilis hari Jumat (26/3) dan memberikan landasan hukum bagi tenaga medis (muslim) yang bertugas sebagai pejuang kemanusiaan penanganan COVID-19.

Beberapa hari sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin secara terbuka telah mengusulkan hal ini. Setelah melihat kondisi obyektif adanya kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di garis terdepan penanganan COVID-19. Saat itu, berbagai silang pendapat sudah muncul dalam perbincangan publik. Terutama melalui media sosial.

Sepuluh hari sebelumnya, Senin (16/3), MUI juga merilis Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah. Fatwa ini oleh banyak pihak dipandang sangat kontributif terhadap upaya menghalau penyebaran wabah. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang lebih dahulu terkena wabah, banyak menyebar melalui kerumunan orang.

Tetapi kemudian muncul pro dan kontra. Fatwa ini tidak lagi dipahami sebagai respons terhadap kondisi yang tidak normal. Respons tersebut tentunya bersumber dan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis serta kaidah-kaidah ushul fiqh yang ketat. Kita percaya dan yakin akan otoritas keilmuan ulama kita.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button