Opini

Disharmoni Pemerintah di Tengah Wabah Corona

OLEH: ADITYA P. SUPRIYADI*

Virus corona saat ini benar-benar mengancam dunia. Bernama lengkap Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penularan virus ini pertama kali terjadi di Wuhan. Salah satu kota di Tiongkok. Kemudian penyebarannya sangat masif hingga membuat negara-negara resah. Diperkirakan saat ini jumlah yang terinfeksi positif corona sekitar 162.687 orang: 75.620 telah sembuh dan 6.065 meninggal (Kompas: 2020).

Indonesia mengalami nasib yang sama seperti negara lain. Hal ini disebabkan virus corona telah menjangkiti warga Indonesia. Pertama kali warga yang terjangkit sebanyak dua orang. Berasal dari Depok. Terpapar virus pada 2 Maret 2020. Setelah itu, penyebaran corona di Indonesia sangatlah masif. Tiga minggu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan warga Indonesia pertama yang terinfeksi corona. Saat ini korban di Indonesia yang diduga terinfeksi corona berjumlah 134 orang, lima orang meninggal dunia, dan delapan orang sembuh (CNN Indonesia: 2020). Masifnya penularan tersebut tentu membuat gaduh masyarakat. Karena menimbulkan rasa waswas ketika beraktivitas di luar.

Baca Juga

Di tengah wabah corona yang melanda Indonesia, muncul dorongan untuk dilakukan lock down. Muncul spekulasi di masyarakat, pemerintah didesak untuk segera menetapkan kebijakan lock down seperti di beberapa negara.

Lock down memiliki makna menutup akses keluar masuk di negara. Beberapa negara dunia saat saat ini telah menerapkan lock down untuk menanggulangi virus corona (Liputan 6: 2020).

Pemerintah memiliki sikap lain terkait spekulasi penerapan lock down di Indonesia. Presiden Jokowi menilai saat ini belum perlu melakukan lock down. Jokowi juga melarang daerah menerapkan lock down. Karena kewenangan itu berada di tangan presiden. Presiden justru mengimbau masyarakat agar tidak panik atas merebaknya wabah corona. Presiden mengingatkan warga untuk bekerja serta beribadah di rumah.

Berbeda dengan presiden, beberapa kepala daerah di Indonesia memiliki sikap yang bertolak belakang. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies menilai lock down perlu dilakukan di Jakarta. Ia menutup kedatangan orang ke Jakarta maupun kegiatan orang keluar Jakarta (Kompas: 2020).

Anies mengambil langkah social distancing (pembatasan aktivitas). Dengan menutup beberapa tempat wisata di Jakarta. Selain itu, ia juga membatasi aktivitas transportasi umum di Jakarta serta meliburkan sekolah. Tujuannya sebagai langkah pencegahan wabah corona.

Selain DKI Jakarta, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah serius untuk menanggulangi corona. Walikota Malang Sutiaji menerapkan lock down di kota tersebut. Walaupun presiden sudah melarang daerah melakukan lock down, Pemerintah Kota Malang tetap mengambil langkah tersebut. Hal ini dinilai sebagai upaya pencegahan corona (CNBC Indonesia: 2020).

Gubernur Kaltim Isran Noor juga tidak ingin ketinggalan mencegah penyebaran corona. Dalam rapat koordinasi, gubernur menetapkan local lock down di wilayah Kaltim. Ia mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas. Isran tidak merinci maksud local lock down. Istilah tersebut dianggap tidak berbeda dengan social distancing. Terlepas dari perdebatan tersebut, kebijakan yang diambil gubernur Kaltim itu adalah langkah yang serius dalam menghadapi ancaman corona yang sedang melanda Indonesia.

Perbedaan sikap antara presiden dan sejumlah kepala daerah itu membuktikan disharmoni (ketidakselaraan) antar kepemimpinan. Sinergitas kepemimpinan sangat kurang. Seharusnya di saat genting seperti ini, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi sangat diperlukan antar pemimpin dalam rangka menanggulangi dan memerangi virus corona. Agar tidak tertular secara masif di masyarakat Indonesia.

***

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button