Opini

Pembangunan dalam Perspektif Ideologi

OLEH: HAIDIR AZRAN*

Ideologi pembangunan dan pembangunan ideologi itu dua konsep yang sepintas sama. Namun sebenarnya makna keduanya sangat berbeda. Konsepsi “ideologi pembangunan” dapat bermakna ide dasar dan pondasi pemikiran dari desain umum pembangunan yang dilaksanakan. Ketika kita membangun Indonesia, maka kita melakukannya dengan pondasi yang sesuai karakteristik bangsa ini. Karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi pondasi utama pembangunan itulah yang dimaksud sebagai pengertian ideologi pembangunan bagi Indonesia.

Term “pembangunan ideologi” adalah program pembangunan yang diarahkan untuk membenahi, memperbaiki, menciptakan, memperkuat ideologi sebuah bangsa. Ketika kita bicara konteks pembangunan ideologi Indonesia, maka makna yang dapat dijelaskan di sini adalah adanya program pembangunan yang memperkuat dan menanamkan kembali atau membenahi cara pandang dan cara bersikap bangsa Indonesia terhadap Pancasila, terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kemajemukan.

Pembangunan ideologi meniscayakan perlunya membenahi perangkat-perangkat pemikiran dalam benak setiap orang. Hal itu didorong lewat progres-progres pembangunan. Gagasan “revolusi mental” misalnya. Yang telah diprogramkan ke dalam pembangunan. Arahnya jelas kepada konsep pembangunan ideologi. Bukan kepada konsepsi ideologi pembangunan. Namun output “revolusi mental” pada waktunya akan memberikan fondasi kuat bagi pembangunan-pembangunan di masa mendatang pada berbagai sektor. Tata nilai dan etos kerja (mental) yang tumbuh berkembang dan mengakar di tengah masyarakat sebagai output revolusi mental itulah yang menjadi ideologi pembangunan Indonesia.

Setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki kekhasan atau karakteristik yang menjadi pondasi, kultur, adat istiadat, dan pegangan masyarakat setempat. Kita biasa menyebutnya kearifan lokal. Ketika kita membangun daerah, kita mendasarkannya pada nilai-nilai kearifan lokal. Saat nilai-nilai itu mulai luntur, terganggu, dan terkikis, ada program untuk mengangkatnya kembali. Misalnya menghidupkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal. Dalam makna general, menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dapat disebut sebagai pembangunan ideologi. Ketika tatanan nilai lokal itu sudah mengkristal di tengah masyarakat, menjadi fondasi bagi setiap kebijakan dan sikap masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, maka hal itu akan menjadi pondasi untuk membangun sektor-sektor lain. Nilai-nilai yang dimaksud telah menjadi ideologi pembangunan.

Apakah lurah, kepala desa, camat, kepala daerah, dan kepala negara dapat bergeser dari ideologi pembangunan yang menjadi ciri khas negara? Itulah yang kita khawatirkan. Tidak semua pemimpin mampu memilah nilai-nilai umum yang hidup di tengah masyarakat dan dapat menerjemahkan secara tepat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Era global ini meniscayakan semua pihak untuk menawarkan konsep-konsep ideologi dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Pada saat bersamaan, semua pihak akan menerima banyak informasi terkait tawaran bermacam-macam ideologi. Dalam keadaan demikian, kekuatan kita hanya terletak pada pemahaman maksimal akan nilai positif sejarah dan budaya bangsa. Yang akan menjadi filter bagi faham-faham negatif yang kadang dibungkus dengan kemasan positif seperti atas nama agama, atas nama kemanusiaan, atas nama ekonomi, atas nama politik, dan atas nama lainnya yang selama ini diartikan positif.

Namun demikian, sebuah ideologi kepemimpinan di luar konsepsi kebangsaan kita, tidak boleh langsung dihakimi berseberangan atau sebaliknya langsung diklaim sama dengan ideologi pembangunan yang khas dengan bangsa kita. Tanpa memahaminya secara maksimal. Perlu upaya-upaya yang terus menerus untuk menjaga tatanan nilai ideologi bangsa Indonesia dan menggali ajaran yang inspiratif untuk perkembangan pembangunan. Di era Soeharto, butir-butir Pancasila terus berkembang. Bahkan lahir beragam pandangan yang berasal dari Pancasila.

Ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini. Ada konsepsi pembangunan yang berbenturan dengan nilai-nilai kebangsaan. Para pemikir memahami hal tersebut. Misalnya ada label ideologi yang dicanangkan pemimpin yang dikaitkan dengan Islam. Dalam penerapannya, tidak selamanya bagus.

Sejumlah kelompok mengharapkan ada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka ingin kembali pada hukum Alquran dan Hadis. Digali dan diambil dari sistem khilafah. Pada dasarnya hal ini mengandung multitafsir. Dalam makna general, bisa saja manusia yang lahir di dunia ini disebut sebagai proses pembentukan sistem khilafah. Artinya, manusia mewakili peran dan fungsi Tuhan di bumi. Ketika diperankan, maka diklasifikasilah manusia menjadi orang yang baik dan buruk. Pada orang yang baik, dia sudah memerankan diri sebagai wakil Tuhan. Sebaliknya orang yang buruk, dia tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil Tuhan. Pada orang yang pertama, dijanjikan pahala. Sementara orang yang kedua dijanjikan ancaman dan hukuman. Sampai di sini, khilafah tidak menimbulkan masalah.

Tetapi ketika digeser pada konsep kenegaraan dengan contoh-contoh kepemimpinan historis, akan muncul pertanyaan. Apakah kepemimpinan sekarang sangat berbeda dengan konsepsi historis kekhilafahan? Apakah model kepemimpinan berupa presiden dan gubernur tidak merepresentasikan nilai kekhilafahan? Beberapa ahli memperdebatkan masalah ini. Sebagian orang menganggapnya tidak sesuai dengan sistem kekhalifahan. Karena dibuat oleh manusia. Sehingga prosedur pengangkatan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden bertentangan dengan sistem khilafah.

Tetapi perlu diingat bahwa nilai-nilai kepemimpinan melibatkan ikhtiar, tafsir, dan pemikiran manusia. Ketika Alquran diturunkan, tidak mungkin langsung tersedia sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Masih perlu ikhtiar pemikiran manusia untuk menerjemahkan nilai-nilai ajaran kekhalifahan dan pemerintahan yang termaktub dalam Alquran.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button