Opini

Netralitas TNI, Polri, dan ASN di Pilkada

OLEH: WAMUSTOFA HAMZAH*

Setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih. Yang dijamin berbagai instrumen hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, “1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.”

Kemudian Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Sementara Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebut, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Baca Juga

Tapi apakah instrumen hukum tersebut berlaku mutlak bagi anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)? Ada beberapa aturan perundang-undangan yang melarang TNI, Polti, dan ASN untuk menggunakan hak politiknya. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan, “Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Serta anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian.”

Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan, “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Kemudian di Pasal 47 ayat (1) menegaskan, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.” Sementara Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AS menyatakan, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” Di Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2014 tentang AS menegaskan, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.”

Jika mengacu aturan perundang-undangan tersebut, maka cukup jelas ada pembatasan hak politik untuk memilih dan dipilih bagi TNI, Polri dan ASN. Apabila mereka berkeinginan terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka mereka harus mengundurkan diri atau pensiun.

Namun jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XII/2014. Yang menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Bagi Anggota TNI, Polri dan ASN harus mengundurkan diri dari TNI, Polri dan ASN sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan”.

Putusan MK dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang tersebut memberikan ruang atau hak politik untuk memilih dan dipilih kepada TNI, Polri, dan ASN. Untuk maju sebagai kepala daerah. Meskipun mereka harus mengundurkan diri atau sudah pensiun sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button