BerauOpini

Dilema Pejabat Publik

Oleh: Harjupri, S.ST
Pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari negara mempunyai fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan. Yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Di antara tugas pemerintahan adalah membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan itulah yang kemudian disebut dengan kebijakan.

Istilah kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom). Menurut para ahli, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Ciri dari kebijakan antara lain ditandai dengan prilaku yang konsisten dan berulang, berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan tindakan untuk menyelesaikan masalah (action-oriented). Sedangkan istilah kebijaksanaan dalam praktiknya bisa disepadankan dengan istilah diskresi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pejabat pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat pemerintahan memiliki wewenang atau hak selaku pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan maupun tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang perlu digaris bawahi, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan untuk melakukan keputusan maupun tindakan dalam ranah hukum publik.

Baca Juga

Bagi pejabat publik, hampir setiap saat selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi dilematis, yakni kondisi sulit akibat dari adanya permasalahan yang menawarkan kemungkinan solusi yang sama-sama sulit untuk dipilih. Semua pilihan solusi sama-sama tidak menyenangkan, tidak mengenakkan dan mungkin juga tidak menguntungkan. Namun demikian agar supaya ada kepastian hukum serta untuk tercapainya tujuan yang lebih besar di masa depan maka keputusan harus tetap diambil. Dalam hal ini mungkin pernah kita dengar istilah kebijakan populis dan tidak populis.
Dinamika masyarakat di era kebebasan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga merubah cara pandang masyarakat kepada pemerintah. Pada situasi tertentu masyarakat memposisikan diri sebagai mitra atau partner pemerintah dalam pembangunan, namun dalam situasi lain terkadang ada sekelompok masyarakat “tidak mau diatur” oleh pemerintah. Mereka menganggap karena pemerintah adalah pelayan masyarakat, maka sepatutnya semua hajat yang diperlukan dapat dilayani secara maksimal. Kondisi seperti ini terkadang membuat sebuah kebijakan menjadi sulit untuk dieksekusi secara ideal.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button