BerauOpini

Menyoal Pembangunan Rumah Sakit Kelas B di Berau

Oleh: drg. Rustan Ambo Asse, Sp.Pros

Pembangunan kesehatan adalah titik paling vital dalam pembangunan suatu bangsa. Mengapa Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 mengamanahkan minimal 10% dari APBD provinsi, kabupaten/kota untuk kesehatan dan di luar gaji pegawai? Karena Negara menyadari betapa kesehatan warga negara adalah aset masa depan bangsa ini, negara yang warganya memiliki kualitas kesehatan yang rendah akan meniscayakan masyarakat yang kurang atau tidak produktif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang berbasis promotif, preventif dan kuratif mesti hadir secara utuh bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Masyarakat Kabupaten Berau, patut bergembira dan menyambut baik adanya rencana Pemerintah Daerah untuk membangun Rumah Sakit Baru dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas B. Kucuran dana Rp 400 Miliar untuk komitmen itu telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Berau tentang pembahasan APBD Perubahan tahun 2019.

Baca Juga

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tentu saja telah menjadi platform regulasi pembangunan rumah sakit tersebut. Mulai dari aspek pendirianya, perizinan, sarana prasarana hingga poin yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia.

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rujukan

Substansi dari hadirnya Rumah Sakit Kelas B adalah bagaimana mutu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Selain itu sistem rujukan akan berjalan dengan baik dan cepat karena rujukan pasien-pasien dari RSUD Abd.Rivai sebagai kelas C tidak perlu lagi ke Samarinda atau ke tempat lain.

Begitu juga dengan implementasi sistem pelayanan kesehatan untuk JKN, hal ini akan memberikan dampak lebih baik pada masa yang akan datang dengan catatan bahwa BPJS sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional mampu memberikan sinergitas antara mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan kontrol efesiensi anggaran serta menemukan gerak langkah yang lebih harmonis dengan tenaga medis dan stakeholder di rumah sakit.

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kucuran anggaran Rp 400 miliar untuk pembangunan fisik Rumah Sakit dan sarana prasarana bukan merupakan hambatan berarti sepanjang prosedur pelaksanaanya tetap berbasis kepada regulasi Permenkes tersebut. Tapi hal yang paling krusial yang mesti dipersiapkan adalah sumber daya manusia yang akan bertugas jika rumah sakit tersebut sudah selesai dibangun.
Dalam Permenkes 56 Tahun 2014 pasal 32 tentang SDM, setidaknya standar paling minimal terpenuhi tenaga sebagai berikut: Tenaga Medis, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan lain, Tenaga non kesehatan. Dengan sebaran tenaga kesehatan Kabupaten Berau yang ada sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai Tanjung Redeb, setidaknya perlu persiapan minimal jumlah tenaga yang sama khususnya tenaga medis yaitu dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button