Universitas Widya Gama Mahakam
Index BeritaOpini

PROFESI PELAUT, SUMBER DEVISA MARITIM YANG KEHILANGAN INDUK DI DALAM NEGERI POROS MARITIM

Oleh: Dwiyono Soeyono – Perwira Pelayaran Niaga*

 

Seorang Pelaut tingkat tenaga ahli Perwira Pelayaran Niaga (PPN) yang sempat mengalami permasalahan keimigrasian  di Chennai India dan ditahan disana sejak 6 September 2021, akhirnya kembali ke tanah air dengan selamat pada tanggal 28 Mei 2022.

Berikut sedikit kilas balik kronologi kejadian tersebut: 6 bulan setelah ditahan berkepanjangan tanpa penanganan yang jelas, Ketua IKPPNI baru di infokan kasus tersebut tanggal 20 Februari 2022. Beserta nomer kontak korban.

Setelah menerima informasi, di hari itu juga Ketua IKPPNI sebagai organisasi profesi yang juga merangkap ketua Perkumpulan Pekerja Pelaut Indonesia (P3I) sebagai serikat pekerja pelaut, memberikan arahan kepada korban agar segera membuat surat permohonan bantuan resmi kepada IKPPNI/P3I.

Surat permohonan bantuan resmi diterima IKPPNI tanggal 21 Februari 2022. Inisiatif diambil ketua IKPPNI untuk langsung menyurati kedutaan India di Jakarta. Sebagai pemberitahuan kasus terkait pelaut yang ditahan di India. Dengan maksud memohon pertimbangan keringanan proses yang berlaku. Dan posisi IKPPNI/P3I adalah bersifat voluntary murni dalam kapasitas NGO yang besimpati kepada sesama profesi pelaut. Walaupun korban bukan anggota IKPPNI atau P3I.

Ketua P3I juga memutuskan memberi batuan material kepada korban sebatas kemampuan organisasi/serikat pekerja pelaut sebagai tanda solidaritas dan tanggung jawab moral dukungan kepada keluarga pelaut, sesuai komitmen dari pelaut, oleh pelaut, untuk pelaut.

Setelah surat dilayangkan IKPPNI, baru nampak tindak lanjut dari seluruh pihak terkait (all paries in concerns) yang hadir menangani kasus PPN yang bermasalah dengan menjalani proses sidang yang panjang dikarenakan tuduhan pelanggaran peraturan keimigrasian.

Selama proses persidangan berjalan, tersangka didampingi pengacara setempat yang ditunjuk KJRI Mumbai. Koordinasi dan komunikasi dijalin intens antara korban, pengacara, KJRI dan Subdit Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Yang menarik jika ditarik kasusnya, justru bukan kasus keimigrasian pelautnya. Namun yang menggelitik adalah pertanyaan: Pelaut ini induknya siapa? Kemenhubkah? Atau Kemenaker? Dimana serikat pekerja pelautnya yang seharusnya hadir dengan keterikatan dalam Kontrak Kerja Bersama/Collective Bargaining Agreement (KKB/CBA) yang di kukuhkan (endorse) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut?

CBA adalah aturan persyaratan wajib dalam mendapatkan perijinan bagi semua Perusahaan perekrut Pelaut (Manning agent). Dan dalam MLC-2006 juga disinggung tegas, walaupun dalam pemahaman bila diberlakukan (if applicable).

Simak definisi-definisi pelaut (seafarer) dari dunia maya:

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seafarer

https://www.britannica.com/dictionary/seafarer

https://www.thefreedictionary.com/seafarer

Versi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ILO) :

( c ) istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di suatu Negara yang ia bukan merupakan warga negaranya;

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button