Nasional

Kaltim Inisiasi Perjuangan Tingkatkan Pendapatan Melalui DBH

banner diskominfo kaltim

Bali, nomorsatukaltim.com – Semangat memperjuangkan keadilan pendapatan daerah bagi daerah penghasil di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai potensi masing-masing, Gubernur Kalimantan Timur Dr Isran Noor menginisiasi Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya yang diatur dalam pasal 123 UU Republik Indonesia no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar Dapat Diakomodir dalam Peraturan Pemerintah. Usulan yang dirumuskan ini akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Provinsi Bali, Selasa (10/5/2022).

Rakor ini berlangsung di Ballroom Anvaya Beach Resort Bali, Senin (9/5/2022) dengan dihadiri 31 Pemerintah Provinsi yang langsung dihadiri pula Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Jambi Al Haris, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mustura. Sementara Rakernas APPSI akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Kharisma Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza.
“Kenapa sampai dilakukan pembahasan ini. Karena usulan saya sebagai wakil ketua APPSI pada saat pembahasan awal UU No 1 tahun 2022 ini tidak diakomodir,” tegas Isran Noor.

Adapun usulannya waktu itu, bahwa jika ada revisi UU keuangan negara, minimal 50 persen didrop ke daerah, 50 persen saja dikelola pusat. “Kalau China 70 persen didrop ke daerah, 30 persen dikelola pusat. Ternyata usulan kita tidak diakomodir walaupun sempat dibahas oleh beberapa anggota DPR RI Komisi XI, tapi akhirnya tetap tidak. Sehingga turunnya UU No 1 tahun 2022 dengan kondisi seperti ini,” keluh Isran.

Oleh karena itu, lanjutnya, mereka dari Kaltim mencoba melakukan koordinasi dengan beberapa pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Khususnya Pemerintah Provinsi sebagai penghasil sumber daya alam untuk membahas terkait dengan diterbitkannya UU No 1 tahun 2022, yang nantinya akan diberlakukan tahun 2024.
“Pada saat berlakunya UU ini, nantinya akan ada Presiden baru, Wakil Presiden baru dan para pimpinan pemerintah Gubernur, bupati, wali kota yang baru. Jadi kita ini memperjuangkan untuk kesinambungan bagaimana kondisi bangsa ini jauh kedepan. Tidak ada kepentingan Isran Noor, tidak ada kepentingan Gubernur yang lain seperti Pak Rusdy Mustura, Pak Haris dan Pak Syamsuar,” tandasnya lagi.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button