Nasional

Indonesia Diminta Tunda Umrah ke Arab Saudi

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

JAKARTA, nomorsatukaltim.com – Arab Saudi mulai membuka pendaftaran umrah untuk jemaah internasional. Namun jemaah Indonesia diminta untuk menunda sementara waktu. Hal itu disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia, kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Khoirizi, jadi alasan Indonesia masih masuk dalam sembilan negara yang dilarang memasuki Tanah Suci. Sementara, sudah 60 ribu jemaah asal Indonesia mendaftar umrah sejak Februari lalu.

“Ada sekitar 59 ribuan jemaah terdaftar di PPIU tetapi Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam 9 negara yang di-suspend karena tingkat penyebaran Covid dan angka kematian juga masih tinggi,” kata Khoirizi dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (8/8/2021).

“Di samping itu kami memang berdiplomasi dengan pemerintah Saudi dalam hal ini duta besar Saudi, Dubes meminta kepada kita untuk bersabar dan menunggu surat yang menyampaikan teknis pelaksanakan umrah kalau Indonesia diberikan kesempatan,” ujarnya.

Baca Juga

Khoirizi mengatakan, tak ada larangan warga Indonesia untuk melakukan umrah. Namun, dengan kondisi RI yang masih masuk dalam daftar larangan masuk Saudi, WNI yang ingin melaksanakan umrah harus transit dan melakukan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi.

Selain itu, pemerintah Saudi juga mewajibkan jemaah umrah Indonesia untuk melakukan vaksin booster. Sejauh ini Riyadh hanya menerima empat jenis vaksin yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson&Johnson (J&J).

“Kita memang belum punya peluang untuk penerbangan langsung dari Indonesia ke Saudi. WNI boleh masuk ke Saudi tapi harus melalui negara ketiga. Pertanyaannya negara ketiga mana yang akan dijadikan transit?” Kata Khoirizi.

Khoirizi memaparkan ada tiga isu yang dihadapkan pemerintah Indonesia saat ini terkait penyelenggaraan umrah dan haji. Pertama, isu penangguhan perjalanan dari Indo ke Saudi yang menurutnya menjadi domain Kementerian Luar Negeri RI.

Kedua, isu vaksinasi COVID-19 yang merupakan domain Kementerian Kesehatan RI. Dan ketiga, protokol kesehatan yakni domain penyelenggara umrah dan agen perjalanan.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button