Nasional

Bekasi Pilih Referendum, Kepala Daerah Penyangga Ibu Kota Dukung Bekasi Gabung Jakarta

Ilustrasi pamit ke Jakarta para wali kota penyanggah ibu kota. (Indopos)

========

 

Baca Juga

Jakarta, DiswayKaltim.com – Wacana Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta semakin runcing. Bahkan, orang nomor satu di Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyatakan hampir seratus persen masyarakatnya memilih referendum untuk memisahkan diri dari Jawa Barat.

’’Kalau ditanya masyarakat ingin gabung ke DKI atau tetap di Jawa Barat, saya yakin mereka pilih Jakarta hampir 80 persen,’’ kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, saat berkunjung ke kantor INDOPOS di Jalan Kebayoran Lama 72, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (21/8/2019).

Rahmat menjelaskan, secara budaya masyarakat Kota Bekasi lebih condong ke Jakarta. Sama-sama Betawi. Apalagi dilihat dari sejarah. Wilayah Bekasi sebagian sudah masuk Jakarta sebelum terjadi pemekaran.

’’Mulai tahun 1950, 1976 wilayah Bekasi sudah masuk Jakarta sebelum membentuk kota administrasi sendiri,’’ kata pria kelahiran Bekasi, Jawa Barat, 3 Februari 1964 ini.

Menurut Rahmat, yang melatar-belakangi Kota Bekasi memilih gabung ke DKI karena tidak meratanya pembangunan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Selama ini, warga sudah bosan dengan bantuan yang tidak seimbang dengan pemberian setiap tahun.

’’Karena tidak adil dalam melakukan bagi hasil. Padahal, sumbangsih pajak daerah yang diberikan ke Pemprov Jawa Barat sangat besar. Namun, setiap tahun biaya bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan. Pajak daerah yang kami berikan ke Pemprov Jawa Barat itu besar, seharusnya disesuaikan dengan biaya pembangunan wilayah,’’ kata Rahmat.

Adanya pernyataan moratorium daerah, kata Rahmat, sebenarnya esensinya bukan di situ. Moratorium itu hadir untuk wilayah yang fiskalnya kecil atau keuangan daerahnya terbatas. ’’Tapi kalau pendapatan daerahnya tinggi dan fiskalnya sudah besar, Kota Bekasi tidak masuk sebagai daerah yang terkena moratorium (penghentian sementara),’’ jelas mantan anggota DPRD Kota Bekasi ini.

Rahmat mengakui, kepindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak menjadi persoalan. Sebab, kata dia, bergabungnya Kota Bekasi ke DKI terkait tata ruang yang sudah terintegrasi.

’’Saya pernah katakan kalau wilayah penyangga tetap dibuat program integrasi tetap tidak akan efektif. Sebab, harus ada pusat satu komando yang terintegrasi untuk mengatur semuanya,’’ jelasnya.

1 2 3 4 5 6 7Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button