Oil and GasSamarinda

PI 10 Persen Blok Mahakam, Dirut MMP: Itu Bukan Hasil Pemberian, Tapi Penawaran Bisnis…

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Perusahaan daerah Mandiri Migas Pratama (MMP) merasa berhak terlibat pengelolaan participating interest (PI) 10 persen, di Blok Mahakam. Cuma deviden yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun rekomendasi BPK mematahkan keinginan itu.

Perjuangan mendapatkan PI 10 persen di Blok Mahakam pun tidak mudah. Dimulai pada 2015 lalu saat pemerintah pusat tidak memerpanjang kontrak Total E&P Indonesie (TEPI). Bak gayung bersambut, di tahun yang sama Pemprov Kaltim menunjuk perusahaan daerah Mandiri Migas Pratama (MMP) sebagai Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola PI 10 persen. Langkah kerja pun diambil. Pemprov Kaltim yang kala itu masih dikomandoi Awang Faroek Ishak sebagai gubernur, membentuk satuan tugas pengembangan hulu migas Kaltim.

Setahun berlalu. Jalan mulus mengelola Blok Mahakam secara mandiri pun menuai harapan. Melalui Permen ESDM 27/2016 tentang ketentuan penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Permen ini dianggap menguntungkan daerah.

Karena daerah diberi kewenangan mengelola blok migas tersebut bersama kontraktor dalam hal ini Pertamina. Tapi sebelumnya, pemerintah pusat menawarkan dulu kepada BUMD pemprov. Apakah sanggup terlibat dalam pengelolaan atau tidak. Kalau BUMD tak sanggup, akan diteruskan kepada BUMN. Jika tidak ada pula yang terlibat, maka pengelolaan blok ditutup. Demikian tertuang pada pasal 11 di Permen tersebut. Dus, pemprov menyanggupi. Pertamina langsung berkoordinasi dengan MMP.

Baca Juga

“Kata kuncinya adalah menawarkan bukan diberi,” tegas Dirut MMP Edy Kurniawan. Ia melanjutkan, “Nih, kamu mau enggak kelola Blok Mahakam kata pemerintah, ya kami mau. Kapan lagi kita bisa kelola blok migas sendiri.”

MMP BLOK MAHAKAM
Suasana setelah RDP antara Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dengan Dirut MMP Edy Kurniawan. (Bayong/nomorsatukaltim)

Tapi pengelolaan itu pun tak mudah. Regulasi menekankan BUMD harus menanggung biaya operasional dan segala macamnya. Karena belum sanggup, BUMD pun meminta talangan dulu melalui Pertamina.

“Istilahnya digendong,” lanjut Edy.

Nanti, biaya talangan itu akan diganti. Dan tanpa dibebankan bunga. Lagi-lagi keistimewaan ini didapat melalui Permen tersebut. Salah satunya pada pasal 12 poin 5. Bahwa pengembalian biaya harus sesuai Kontrak Kerja Sama (KKS) dan tanpa dikenakan bunga. Persoalan regulasi sudah tuntas. Tinggal menyelesaikan penghitungan pendapatan dan bagi hasil dengan MMPKM.

Tahun 2019, Kementerian ESDM menyetujui verifikasi penghitungan oleh Ditjen Migas. Sehingga didapatlah angka bagi hasil PI 10 persen untuk BUMD. Yakni pada 2018 senilai USD 39.062.849,16, 2019 senilai USD 9.581.035,89 dan 2020 senilai USD 46.995.445,74.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button