Samarinda

Sidang Iwan Ratman Panggil Saksi dari Internal Perusahaan, Aliran Dana Tanpa Persetujuan RUPS

banner diskominfo kaltim

Sidang dugaan rasuah Iwan Ratman membuka fakta baru. Saksi dari internal perusahaan menyebut aliran dana ke perusahaan swasta tanpa persetujuan pemegang saham.

nomorsatukaltim.com – Sidang perkara dugaan rasuah di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM) milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu, kembali digelar secara daring di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda, Kamis (5/8/2021). Kembali menghadirkan terdakwa Iwan Ratman selaku mantan Direktur Utama PT MGRM sebagai pesakitan.

Seperti diketahui, Iwan Ratman didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM), yang mengakibatkan negara menderita kerugian sebesar Rp 50 miliar.

Proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM itu rencananya dibangun di Samboja, Balikpapan, dan Cirebon. Namun pekerjaan itu tak kunjung terlaksana. Iwan Ratman lantas dituduh menilap uang proyek sebesar Rp 50 miliar dengan cara dialirkan ke perusahaan swasta miliknya.

Baca Juga

Dalam persidangan beragendakan pemeriksaan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Zaenurofiq menghadirkan sebanyak lima orang saksi. Seluruhnya merupakan bagian dari internal dari PT MGRM.

Namun dari seluruh saksi yang dihadirkan JPU, majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin selaku ketua majelis hakim, didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, hanya berkesempatan memintai keterangan dari dua orang saksi. Lantaran keterbatasannya waktu.

Kedua orang yang dimintai kesaksiannya itu adalah Muhammad Taufiq selaku komisaris PT MGRM, dan Ahmad Iqbal Nasution sebagai Plt Direktur Utama PT MGRM. Sidang yang sebelumnya sempat tertunda ini akhirnya kembali dibuka untuk umum. Dengan ditandai ketukan palu dari Ketua Majelis Hakim.

“Terdakwa sudah siap, semua sudah siap. Baik dengan ini sidang perkara terdakwa dengan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr kembali dibuka,” ucap Hasanuddin.

Di awal persidangan, saksi yang dimintai keterangannya adalah Muhammad Taufiq. Disampaikannya, dirinya sebelum menjabat sebagai komisaris di PT MGRM, merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dengan posisi akhir sebagai Kabag Ekonomi di Sekretariat Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Taufik sapaan karibnya, membenarkan perihal adanya dana dividen  yang diterima dari Pertamina Hulu Mahakam sebesar 10 persen di 2019. Dari jumlah itu, Pemkab Kukar mendapatkan bagian 3,5 persen. Sedangkan sisanya mengalir ke Pemprov Kaltim.

1 2 3 4 5Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button