Samarinda

Tanggapi Eksepsi Iwan Ratman, JPU Sebut Sesuai Dakwaan

banner diskominfo kaltim

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Kasus dugaan rasuah proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM) yang menjerat mantan Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Iwan Ratman yang sempat tertunda pekan lalu, akhirnya kembali dilanjutkan pada Selasa (13/7/2021).

Dipimpin Hasanuddin selaku ketua majelis hakim, dengan didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, sidang beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa. Sidang digelar secara daring di ruang tindak pidana korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Untuk diketahui, mantan pimpinan perusahaan daerah (Perusda) milik Pemkab Kukar ini didakwa melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM, yang disebut fiktif. Hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar.

Disebutkan, proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM itu rencananya dibangun di Samboja, Balikpapan dan Cirebon. Namun pekerjaan itu tak kunjung terlaksana.

Atas dasar itu, Iwan Ratman dituduh telah menilap uang proyek sebesar Rp 50 miliar. Sebab adanya temuan aliran dana ke perusahaan swasta miliknya. Menanggapi perihal itu, Jaksa menilai jika dakwaannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Tanggapan kami ya sudah sesuai dengan dakwaan,” ungkap JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Zaenurofiq dikonfirmasi usai persidangan.

Lanjut Rofiq, dakwaan kepada Iwan Ratman telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

“Tiap tindakan JPU telah sesuai dengan tugas aparat penegak hukum negara dalam lingkup ICJS (Integrated Criminal Justice System),” imbuhnya.

Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan, Kamis (22/7/2021) depan. “Agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, eksepsi yang diutarakan terdakwa Iwan Ratman melalui kuasa hukumnya ada tiga poin utama. Poin pertama terkait sengketa perdata. Participating Interest (PI) disebut bukan berasal dari uang negara. PI dikatakan berasal dari kontraktor swasta, yang diberikan kepada persero.

Sementara di dalam dakwaan JPU mengenai asal usul anggaran yang digunakan PT MGRM, untuk proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM, berasal dari dividen Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sebesar 10 persen. Dari jumlah itu, Pemkab Kukar mendapatkan bagian 3,5 persen. Sedangkan sisanya mengalir ke Pemprov Kaltim.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button