Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda

Soal SMAN 10 Samarinda, Daeng Naja: Ambil Jalan Tengah

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Praktisi hukum, Daeng Naja menilai polemik SMAN 10 dapat diselesaikan dengan mencari jalan tengah kedua pihak.  salah satunya ada pihak yang mau menebus tanah atau bangunan untuk dimiliki seutuhnya.  Misalnya, Pemprov Kaltim membayar nilai harga bangunan-bangunan yang dimiliki Yayasan Melati.

Atau sebaliknya, Yayasan Melati membayar tanah yang dimiliki Pemprov itu. Atau dalam istilah hukum disebut ruislag, proses tukar menukar aset.

“Jadi, kalau umpama tanah itu adalah milik pemerintah, dan bangunan itu adalah milik yayasan, jalan tengah itu dimungkinkan. Karena asaz hukum pertanahan kita adalah pemisahan horizontal,” jelas Daeng Naja. Hal itu biasa dilakukan dalam kasus pemilik tanah berbeda dengan bangunan yang berada di atasnya.

Ia sendiri dalam mencerna persoalan ini, mengatakan bahwa sangat dimungkinkan secara hukum bila bangunan kampus tersebut adalah milik Yayasan Melati. Karena yayasan lah yang membangunnya. Sementara tanahnya milik Pemprov Kaltim, yang semula diberikan hak pakainya kepada Yayasan Melati, kemudian diambil alih pada masa pemerintahan Awang Farouk Ishak sebagai gubernur Kaltim.

“Tapi kalau misalnya Pak Isran Noor (gubernur Kaltim saat ini) mengeluarkan disposisi menyuruh pindah SMAN 10 Samarinda ke Jalan Perjuangan, maka pertanyaannya bagaimana status tanah itu?”

“Boleh memang Pak Isran mengembalikan hak kelola/pakai tanah itu, tapi mesti diperjelas,” kata Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini. Menurut Daeng Naja, polemik ini muncul sejak Pemprov Kaltim yang saat itu dipimpin Awang Farouk Ishak mengambil alih tanah hak pakai dari Yayasan Melati.

Padahal, menurut analisis hukum saat itu, tidak ada pelanggaran atau tidak ada perbuatan yang dilakukan Yayasan Melati yang bisa menjadi alasan untuk mengambil alih atau meminta kembali tanah yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Melati. Berdasarkan undang-undang tentang yayasan.

Karena umumnya, jelas dia, tanah yang diberikan pengelolaannya kepada yayasan untuk membangun kegiatan sosial, seperti pendidikan, dan keagamaan, selalu ada kalimat yang menyatakan batas waktu peminjaman atau pemberian hak kelola dalam perjanjiannya.

Meski memang, tambahnya, kadang tidak disebutkan jangka waktu tersebut dalam perjanjian pinjam pakai. Tetapi  kata dia, dalam hal tidak ada jangka waktu, maka tanah tersebut baru bisa diambil jika yayasan yang diberikan hak tidak lagi menggunakan tanah tersebut sesuai peruntukannya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button