Samarinda

Diskes Samarinda Terbukti Maladministrasi, Ombudsman Kaltim Pantau Realisasi Koreksi

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Kasus maladministrasi yang dilakukan Diskes Samarinda ketika melakukan tracing secara acak di Kantor Walhi Kaltim tahun lalu memasuki babak baru. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur setelah melakukan pemeriksaan menetapkan Pemkot Samarinda melakukan salah prosedur. Dan akan memonitor langkah perbaikan dari pemkot.

Kasus maladministrasi ini terjadi pada akhir Juli 2020 lalu. Saat itu, sejumlah petugas kesehatan, tanpa menunjukkan identitas melakukan pemeriksaan (testing) COVID-19 dalam rangka tracing secara random. Serta melakukan “penjemputan paksa” terhadap tiga pegiat hukum dan lingkungan di Kantor Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, di Komplek Prevab, Jalan Gitar Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda Ulu.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim, Kusharyanto menjelaskan, telah menyelesaikan proses pemeriksaan. Dan menyimpulkan terjadi kesalahan prosedur dalam peristiwa tersebut.

Baca juga: Ombudsman: Diskes Samarinda Salah Prosedur Penetapan Covid Pegiat Hukum dan Lingkungan

Baca Juga

Ombudsman Kaltim kemudian, pada Selasa 23 Maret 2021 mempertemukan pelapor dan terlapor dalam rangka konsiliasi. Yakni tiga orang pelapor yang terdiri dari Ketua Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Yohana Tiko dan dua anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda; Fathul Huda dan Bernard Marbun. Sedangkan pihak terlapor yakni Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini wali kota dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

“Hasil pemeriksaan kami sudah diterima dan diakui oleh (pemkot). Dan nanti akan dibuatkan perbaikan sistem oleh pemkot. Untuk mengurangi insiden semacam ini,” terang Kusharyanto, kepada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com, Jumat (26/3/2021).

Menurut hasil pemeriksaan Ombudsman, Diskes Samarinda mengakui terjadi kekeliruan dalam proses tracing dan testing yang dilakukan. Mereka berdalih, error terjadi karena banyaknya proses tracing yang dilakukan pada saat itu. Ditambah Pemkot Samarinda menginginkan agar perang terhadap wabah terus berjalan.

Ombudsman Kaltim menegaskan, baru akan mempublikasikan poin-poin rekomendasi bila koreksi yang disampaikan tidak dilaksanakan oleh terlapor.

“Jadi kami baru sudah menyampaikan tindakan korektif kepada pemda kemarin (Rabu). Dan kita saat ini sedang melakukan monitoring,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button