Samarinda

Tanggapi Kasus Penggunaan NIK di SIM Card, Castro: Bongkar Niat Pelaku

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menanggapi pengungkapan kasus Unit Ekonomi Khusus (Eksus) Satreskrim Polresta Samarinda, yang menangkap dua pelaku penjual SIM card salah satu provider dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain.

Castro –sapaan akrabnya- mengatakan, kasus pencurian data elektronik seperti ini sudah beberapa kali muncul dan telah menjadi kontroversial di publik.

“Ada kasus serupa dengan kasus ini, dan jika kita lihat aspek hukumnya bisa dikenakan dua ketentuan atau dua peraturan,” katanya.

Baca juga: Polresta Samarinda Ungkap 66 Ribu SIM Card Teregistrasi Orang Lain

Baca Juga

Dikarenakan medianya adalah SIM card, yang berarti sistemnya adalah elektronik. Maka pelaku, lanjut Castro dapat disangkakan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

“Jika dalam Undang-Undang ITE tersebut, siapapun yang melawan hukum termasuk juga misalnya tanpa izin dari yang bersangkutan memindahkan dokumen pada media lain, itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE itu,” ungkap Castro.

Castro mengatakan, karena kasus ini juga menyangkut dokumen kependudukan, kalau pelaku menjual untuk kepentingan data atau identitas kependudukan, bisa dikenakan juga di UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.

“Sepanjang dia menggunakannya untuk menjadi seolah-olah sebagai pemilik identitas, itu bisa juga dikenakan UU Administrasi Kependudukan. Tapi kalau digunakan untuk menjual, itu hanya bisa dikenakan dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008,” bebernya.

Saat disinggung terkait hukum yang dapat menjerat penyedia NIK, Castro menjelaskan dapat dilihat dari masing-masing peran pelakunya. Jika ada upaya aktif dari pedagang atau yang menjualbelikan NIK dengan adanya niat, itu dapat dijerat. Karena jika berbicara pidana, juga berbicara tentang ada perbuatan dan ada niat.

Maka dari itu, tugas penyidik mengurai peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Jika terbukti tidak hanya pelaku yang melakukan upaya menjualbelikan SIM card dari data identitas kependudukan itu, dan penjual data NIK mempunyai niat untuk itu, dia bisa dijerat juga.

“Jadi tergantung dari perannya masing-masing, nanti penyidik dari kepolisian akan mengurai apakah penjual (data NIK) memang memiliki niat dalam memperdagangkan atau tidak,” jelasnya.

Penyedia NIK Itu juga dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP. Karena, lanjut Castro, ada yang melaksanakan langsung atau ada yang memerintahkan.

“Ada yang membantu melakukan, jadi ada peran masing-masing dalam peristiwa pidana itu,” tandasnya.

Baca juga: Polda Kaltim Amankan Pelaku Manipulasi Data NIK Registrasi Kartu Perdana

Peluang RUU PDP

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button