Pemkot Balikpapan Legalkan PKL, Tahun Depan Mulai Diatur

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – DPRD Balikpapan memastikan langkah awal penataan zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Beriman, dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan dan pemberdayaan PKL.

Perda itu mengakomodasi koridor hukum bagi PKL yang selama ini menjamur, baik di pemukiman padat penduduk maupun di fasilitas umum perkotaan yang kadang mengganggu estetika ruang publik. 

“Hari ini (kemarin) kita mencetak lagi Perda terkait penataan dan pemberdayaan PKL. Sehingga ada aturan-aturan yang harus ditaati semua stakeholder yang ada di Balikpapan,” ujar Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, usai memimpin pembahasan dua raperda, yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, serta mengesahkan Perda terkait PKL, dalam Rapat Paripurna ke 37, masa sidang III, di Sekretariat DPRD Balikpapan, Kamis (7/10).

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menilai sudah saatnya Pemkot Balikpapan menata dan mengakomodasi kebutuhan para pelaku PKL yang selama ini berdiaspora di seluruh kawasan Balikpapan. Mereka yang mengais rezeki di pinggir jalan juga butuh kepastian hukum agar bisa berusaha dengan tenang.

“Kurang elok rasanya kalau PKL itu berserakan di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan itu untuk pengguna jalan. Makanya kita berikan penataan dan edukasi agar mereka terdidik dengan baik,” ujarnya. 

Dengan penataan dan pemberdayaan yang tepat, Sabaruddin yakin para PKL juga bisa dibina untuk mengembangkan bisnisnya.

“Masa mau begitu-begitu saja. Tentunya terkait pembinaan itu nanti difasilitasi OPD terkait misalnya dari Disperindagkop atau dinas kepariwisataan,” tukasnya.

Menurutnya, penataan PKL juga bisa menjadi ceruk pendapatan daerah bila pemkot cermat dalam pengelolaannya. Potensi itu diakuinya tampak dari antusias para pelancong dari berbagai daerah yang datang ke Kota Beriman. Sebagai wakil rakyat, Sabaruddin mengaku selalu ditodong pertanyaan seputar pusat UMKM yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan mereka.

Berharap ada pusat belanja yang lengkap, mulai dari UMKM oleh-oleh khas Balikpapan yang terintegrasi dengan pusat kulinernya. Hal itu yang dinilai belum ada di Balikpapan.

“Nah untuk lokasinya (zonasi) tentunya ada kajian tersendiri oleh pemerintah,” tukasnya.

Politisi Partai Gerindra Dapil Balikpapan Timur itu menyebut, kehadiran regulasi selalu dibarengi dengan aspek hukumnya. Sehingga bila ke depan ada hal-hal yang menyalahi hukum, maka ada sanksi yang diterapkan.

“Ke depan PKL bukan hanya personalitas, tapi (terorganisir). Ada ketuanya, sekretarisnya. Ketika ada satu orang yang melanggar, maka akan disampaikan kepada kelompoknya,” ungkapnya.

Menurutnya potensi ekonomi dari keberadaan PKL di Balikpapan tidak bisa dipandang sebelah mata. “Omzetnya bisa ratusan juta itu. Bisa mengalahkan usaha-usaha yang lain,” tukasnya.

Sehingga dengan adanya Perda penataan dan pemberdayaan PKL, dianggap bisa mengoptimalkan pendapatan para pelaku PKL serta bisa berdampak terhadap perekonomian Kota Balikpapan. 

“Tapi untuk saat ini kita belum tarik retribusi lah, dengan kondisi pandemi saat ini berikan mereka keleluasaan untuk berusaha. Kita masih recovery ekonomi. Tapi nanti ke depan pasti mengarah ke sana,” pungkas Sabaruddin Panrecalle.

Disdag Kaji Zonasi

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan Arzaedi Rahman menyambut baik langkah awal Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan mengesahkan Perda tersebut.

Setelah disahkan, Disdag tinggal melakukan kajian terkait pemilihan zonasi PKL di masa depan. Zonasi itu nanti dikaji dulu karena terkait dengan Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) juga.

Menurutnya yang terpenting saat ini, ada regulasi yang sudah disahkan sehingga PKL sudah diakui secara legal oleh Pemkot Balikpapan dan sudah bisa ditata. Jadi tinggal membuat perencanaan zonasi yang sangat erat kaitannya dengan RDTR tadi.

“Nanti ada mobilisasi semacam pemindahan yaang diawali dengan kajian dulu,” terangnya.

Adapun PKL yang diatur mencakup semua pedagang yang berdiaspora di Balikpapan. Baik yang berdagang di pasar-pasar maupun di pinggiran jalan dan menggunakan fasum yang nantinya akan ditempatkan pada zonasi-zonasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ia mencontohkan, PKL yang ada di sekitaran pasar akan diarahkan untuk masuk ke area pasar, sehingga tidak ada lagi PKL yang berada di pinggiran jalan dan mengganggu akses jalan.

“Jadi enggak ada yang namanya zonasi PKL di jalanan,” tukasnya.

Ia juga mencontohkan para PKL kuliner yang sering nongkrong di pinggir jalan akan diklasifikasikan. Disdag disebutnya akan menilai apakah eksisting yang sudah ada telah memenuhi kriteria zonasi atau perlu dilakukan upaya pemindahan dan sebagainya.

“Nanti dinilai apakah masih bagus atau bagaimana, yang pasti tidak boleh melanggar RDTR. Karena kalau melanggar bisa mengganggu estetika kota,” katanya.

Arzaedi memastikan langkah awal Disdag akan mendata seluruh PKL yang ada di Balikpapan. Kemudian memilah atau mengkategorikan PKL sesuai dengan jenis dagangannya. Misalnya kuliner akan diklasifikasi tersendiri, PKL yang menjajakan pakaian dan kebutuhan rumah tangga juga terklasifikasi sendiri.

“Ini kan sudah disahkan semua anggaran. Kalau memungkinkan, kajiannya kita mulai pada saat penganggaran (APBD) perubahan 2022,” imbuhnya. (ryn/ava)

Leave A Reply