Metropolis

DPRD Kaltim Desak Dinas PUPR Beri Sanksi Pihak Tongkang Penabrak Jembatan Dondang

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Samarinda, NomorSatuKaltim.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melakukan tinjauan ke Jembatan Dondang, di Kecamatan Muara Jawa, Kukar.

Tinjauan ini dilangsungkan pasca jembatan dengan bentang sepanjang 840 meter itu kembali tertabrak oleh tongkang batu bara, untuk yang kedua kalinya.

Peristiwa tabrakan itu terjadi pada Selasa malam (2/3/2021) lalu, sekitar pukul 23.30 Wita. Mengakibatkan jembatan penghubung antara Kecamatan Sangasanga dan Muara Jawa tersebut mengalami pergeseran pada pilar dan keretakan di badan jalan.

Dampak akibat dari peristiwa itu dikhawatirkan akan berpengaruh pada konstruksi bangunan jembatan. Padahal Jembatan Dondang baru saja selesai menjalani perbaikan, pasca tertabrak tongkang batu bara untuk yang pertamakalinya pada 15 November 2020 silam.

Baca Juga

Tinjauan yang berlangsung pada Kamis (4/3/2021) lalu ini turut dihadiri oleh Camat Muara Jawa Safruddin, Kepala Dinas Perhubungan Kukar Heldiansyah dan Kepala PU Kukar Muhamad Yamin. Para rombongan mengecek langsung kondisi jembatan pasca tertabrak tongkang batu bara.

Dalam kesempatan itu, Rendi Solihin menyampaikan Pemkab Kukar akan segera melakukan evaluasi. Terkait tanggung jawab penggunaan dan proses penggolongan jembatan. Menurutnya, semua pihak terkait harus bertanggung jawab akibat dari insiden tersebut.

“Kami tadi meninjau menggunakan speed boat untuk melihat bagaimana kondisi jembatan. Ternyata memang cukup memprihatinkan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, terkait permasalahan Jembatan Dondang berada di bawah Pemprov Kaltim. Namun karena menyangkut keselamatan dan juga objek vital bagi masyarakat Kukar, sudah tentu pihaknya akan ikut andil dalam mengevaluasi kejadian tersebut.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa jembatan ini dibawah kewenangan Pemprov Kaltim. Maka dari itu tinjauan juga diikuti dari Dinas PUPR Kaltim, dan juga Wakil Ketua DPRD Kaltim,” terangnya.

“Kaitannya jembatan ini dengan Pemkab Kukar, karena jembatan ini menghubungkan dua kecamatan yang ada di Kukar. Sehingga ini menyangkut juga bagi masyarakat Kukar, sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat,” sambungnya.

Lanjut Rendi, Pemkab Kukar juga ingin turut melakukan evaluasi, terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proses penggolongan jembatan.

“Kita akan evaluasi banyaknya penggunaan kolong jembatan. Baik itu dari sisi pemandunya hingga semua pihak yang menggunakan proses penggiring ini, seharusnya bersama-sama memikirkan keselamatan jembatan. Bukan hanya keselamatan kapal yang lewat saja,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button