Universitas Widya Gama Mahakam
HLMetropolis

Raperda Perusda, DPRD Kaltim Ingin Turut Awasi Perusahaan

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Komisi II DPRD Kaltim berupaya menggolkan perubahan peraturan baru yang akan memberikan kewenangan langsung di perusahaan daerah. Beleid mengenai kewenangan itu akan dimasukkan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Badan Hukum Perusda.

Upaya serupa pernah dilakukan tahun lalu, namun kandas di tengah jalan. “Raperda ini memang sudah sangat lama, karena draft dikembalikan Kemendagri ke daerah,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, Kamis (4/3/2021).

Penolakan itu, menurut Veridiana disebabkan Kemendagri hanya melihat dokumen fasilitasi atau kajian yang disodorkan pemerintah daerah. “Sementara (kajian) versi DPRD belum,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Pembahasan lanjutan Raperda Perusda semakin kencang setelah penegak hukum menyelidiki dugaan penyelewenangan di tiga badan usaha daerah.

Baca Juga

Kembali soal Raperda, dua perusda yang akan diubah ialah PT Melati Bakti Satya (PT MBS) dan Perusda PT Bara Kaltim Sejahtera (PT BKS). MBS merupakan Perusda yang menyumbangkan PAD paling besar dibandingkan tujuh badan usaha lain. Perusda ini memiliki sejumlah anak usaha.

Bisnisnya bergerak di banyak bidang. Mulai pariwisatam transportasi, manajemen parkir, terminal peti kemas, sampai pengelola kawasan  ekonomi khusus. Sedangkan BKS bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Merujuk UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Perusda dan Perseroda punya karakteristik yang berbeda. Perusda fokus pada fungsi pelayanan umum, yang terikat pada aturan birokrasi. Sedangkan Perseroda fokus pada keuntungan, namun memiliki kelemahan pemisahan aset. Artinya, seluruh aset milik Perseroda, bukan lagi milik pemerintah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim, Senin (1/3/2021) Komisi II meminta adanya pasal khusus yang memuat keterlibatan DPRD Kaltim dalam konteks pengawasan.

“Misalnya sebelum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana pemerintah daerah selaku pemegang saham mayoritas, wajib melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan DPRD Kaltim,” kata Veridiana.

Grafis: Putri/Nomor Satu Kaltim

Menurutnya, pengawasan itu terkait dengan fungsi pengawasan dan budgeting. “Ibaratnya ada norma yang terkait hal itu. Kalau itu kami yang ingin meluruskan. Kami bukan tidak mau pembentukan badan hukum ini dilakukan, tetapi kita benahi dulu Perda ini,” terangnya.

Menindaklanuti usulan Komisi II, Veridiana membeberkan jika Biro Hukum Pemprov Kaltim meminta waktu selama satu minggu, untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Biro Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna membahas tambahan pasal. “Kami menginginkan adanya fungsi DPRD Kaltim menjalankan pengawasan,” kata Veridiana.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button